Gabung Koalisi, PAN Sebut Urusan Jatah Menteri Hak Prerogatif Jokowi

Presiden Joko Widodo menerima kedatangan Ketua MPR Zulkifli Hasan di Istana Bogor. Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay

Masuknya Partai Amanat Nasional (PAN) dalam koalisi Presiden Jokowi menuai spekulasi bahwa partai yang dipimpin Zulkifli Hasan itu akan mendapatkan jatah menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Namun, Juru Bicara PAN, Viva Yoga Mauladi, menegaskan dalam pertemuan parpol koalisi kemarin, tidak ada pembahasan tentang jatah dalam kabinet pemerintahan Jokowi.

"(Pertemuan) tidak membicarakan soal kabinet. Karena itu kewenangan dan hak prerogatif Presiden," kata Viva, Kamis (26/8).

Infografik Koalisi Jokowi. Foto: Tim Kreatif kumparan

Viva menuturkan pihaknya menyerahkan kepada Jokowi terkait posisi PAN dalam kabinet kerja. Yang pasti, kata dia, PAN akan tetap bersama Jokowi untuk membangun negeri.

Wakil Ketua Komisi IV DPR, Viva Yoga Mauladi Foto: Ela Nurlaela/kumparan

Dalam pertemuan bersama Jokowi, kata Viva, parpol koalisi hanya membahas mengenai penanganan corona hingga pemulihan ekonomi.

"Soal agenda pertemuan, prinsipnya bicara soal persatuan nasional, upaya mempercepat pemberantasan pandemi COVID-19, dan program percepatan pemulihan ekonomi nasional (PEN),"tandasnya.

Pertemuan Jokowi bersama 7 parpol koalisi berlangsung di Istana pada Rabu (25/8) kemarin. Dalam pertemuan itu, Jokowi hanya mengundang parpol koalisi yang berada di parlemen yakni PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, NasDem, PAN dan PPP.

Pertemuan itu, dihadiri Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Hasto Kristiyanto, Ketum NasDem Surya Paloh dan Sekjen Jhonny G Plate, Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan Sekjen Ahmad Muzani, Ketum Golkar Airlangga Hartarto dan Sekjen Lodewijk Paulus.

Ketum PKB Muhaimin Iskandar dan Sekjen Hasanuddin Wahid, Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa dan Sekjen Arwani Thomafi, Ketum PAN Zulkifli Hasan dan Sekjen Eddy Soeparno.