Gaduh BPIP: Dinilai Benturkan Pancasila dan Islam; Diminta Evaluasi Total

Presiden Joko Widodo lantik Kepala BPIP Yudian Wahyudi dan Muhammad Yusuf Ateh sebagai Kepala Badan Pengawas keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Istana Negara. Foto: Rafyq Panjaitan/kumparan

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, akibat lomba tulis nasional bertema 'Hormat Bendera Menurut Islam' dan 'Menyanyikan Lagu Kebangsaan Menurut Hukum Islam'.

Lomba itu dianggap membenturkan Pancasila dengan Islam. Kemudian sejumlah tokoh menyerukan pembubaran BPIP, di antaranya Waketum MUI Anwar Abbas, Waketum Gerindra Fadli Zon hingga politikus PKS Refrizal.

Setelah memicu polemik, BPIP meminta maaf dan mengganti tema lomba karya tulis tersebut.

Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus menyesalkan mengapa BPIP selalu membuat kegaduhan. Dia menyebut, menurut jejak digital, BPIP sudah banyak membuat kegaduhan.

"Jejak digital mencatat bahwa BPIP telah beberapa kali membuat kegaduhan sebelum polemik lomba hormat bendera dan lagu Indonesia Raya menurut hukum Islam. Bahkan saking cemasnya akan terjadi pembelahan di masyarakat, MUI sempat mengusulkan agar lembaga BPIP dibubarkan saja," kata Guspardi.

Guspardi kemudian teringat pernyataan kontroversial Kepala BPIP Yudian Wahyudi terkait agama menjadi musuh terbesar Pancasila.

Anggota Komisi II DPR F-PAN Guspardi Gaus. Foto: Instagram/@guspardi.gaus

Dalam rapat dengan Komisi II pada Februari 2021, kata dia, pihaknya sudah mengingatkan Kepala BPIP agar tak lagi membuat pernyataan yang dapat memantik perpecahan dan kesatuan antar etnis dan antar umat beragama.

"Ketika itu beliau menyatakan akan berhati-hati dalam mengeluarkan statemen," ucapnya.

Politikus PAN ini berharap BPIP harus melihat penolakan dari berbagai kelompok masyarakat sebagai warning dan autokritik bagi BPIP. Dia berharap polemik ini dapat menjadi momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh.

Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi bersiap mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan Foto: ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

BPIP Jangan Sibuk Pertentangkan Pancasila dan Agama

Anggota Komisi II Fraksi Demokrat, Anwar Hafid, menyayangkan polemik ini karena seharusnya BPIP tidak mempertentangkan Pancasila dan agama.

"Kami berharap BPIP sebenarnya sebagai wadah pembinaan ideologi Pancasila fokus pada internalisasi nilai-nilai Pancasila, bukan justru sibuk berkontroversi mempertentangkan Pancasila dengan agama," ujar Anwar.

Ketua DPD Demokrat Sulawesi Tengah ini berpandangan Pancasila tidak bisa dipertentangkan dengan agama.

"Karena menurut saya inti Pancasila adalah universalisme alam berpikir dan kehidupan warga Indonesia," tegasnya.

Sementara terkait desakan membubarkan BPIP, Anwar menilai lembaga tersebut masih dibutuhkan. Namun, ia menggarisbawahi BPIP harus fokus pada pengembangan kurikulum Pancasila.

"Badan ini tetap dibutuhkan, tapi harusnya fokus. Misalnya pada pengembangan kurikulum Pancasila bagi pendidikan kita atau internalisasi nilai Pancasila dalam kehidupan anak bangsa dalam lomba kreatif dan seni budaya. Bukan berkontroversi," ucap dia.

Politikus Golkar Bicara Pancasila bagi Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR F-Golkar Zulfikar Arse Sadikin ikut berkomentar terkait seruan sejumlah tokoh yang ingin BPIP dibubarkan.

Menurut Zulfikar, keberadaan BPIP tak masalah, hanya fungsinya saja yang harus konkret.

"Kalau pun harus ada suatu institusi yang secara fungsi memfokuskan diri untuk menjaga dan mengembalikan Pancasila sebagai ideologi negara, dalam hal ini BPIP, menurut saya tidak menjadi masalah. dilanjutkan saja keberadaan BPIP," kata Zulfikar.

Anggota Komisi II DPR F-Golkar Zulfikar Arse Sadikin. Foto: Dok. Zulfikar Arse Sadikin.

Hanya saja, Zulfikar menggarisbawahi misi yang diemban BPIP perlu dipertajam sebagaimana yang pernah diutarakan Sejarawan Kuntowijoyo.

"Yaitu mengembangkan Pancasila sebagai ideologi menjadi Pancasila sebagai ilmu; mengusahakan Pancasila mempunyai konsistensi dengan produk-produk perundangan, koheresi antarsila, dan korespondensi dengan realitas sosial; menempatkan Pancasila melayani kepentingan masyarakat, tidak hanya melayani kepentingan negara; serta menjadikan Pancasila sebagai kritik kebijakan negara," papar legislator dapil Jatim III ini.

Kehadiran BPIP sebenarnya untuk membuat Pancasila menjadi lebih operasional dalam kehidupan dan ketatanegaraan, dan sanggup memenuhi kebutuhan praktis dan bersifat fungsional.

Termasuk, pemaknaan Pancasila oleh para pejabat negara yang terwujud dalam kebijakan-kebijakan.

Junimart Girsang. Foto: Dok. DPR RI

Politikus PDIP Nilai BPIP Masih Dibutuhkan, Di Daerah Ada Warga Tak Tahu Pancasila

Wakil Ketua Komisi II Fraksi PDIP DPR, Junimart Girsang, berpandangan BPIP masih diperlukan untuk melakukan pembinaan ideologi kepada masyarakat. Ia mencontohkan masih ada kelompok masyarakat yang sampai saat ini belum memahami ideologi Pancasila.

"Lembaga BPIP saat ini masih sangat dibutuhkan dalam rangka pembinaan ideologi. Contoh lainnya adalah bagaimana mirisnya ketika melihat, mendengar di daerah bahwa masyarakat sudah tidak tahu isi Pancasila apalagi nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Inikan menyangkut ideologi dalam berbangsa-bernegara," kata Junimart.

Kata dia, siapa saja yang mendesak agar BPIP yang digagas Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri ini dibubarkan, sebaiknya langsung meminta penjelasan terkait capaian kerja BPIP.

"Maka apabila ada suara atau desakan-desakan untuk membubarkan BPIP dengan alasan tidak perlu dan tidak berguna, saran saya sebaiknya pendesak-pendesak itu bisa langsung ke BPIP meminta penjelasan tentang fakta dan target capaian program kerja BPIP ke depan sesuai dasar pembentukannya" kata dia.

Politikus asal Sumut itu menjelaskan latar belakang BPIP dibentuk karena adanya fakta yang di lapangan dan berdasarkan kajian ilmiah serta akademik. Dengan dasar itu, kata dia, terbit Perpres No. 7/ 2018 tentang BPIP yang sebelumnya dalam bentuk unit kerja yakni Perpres 54/2017.

Dalam program pembinaan Pancasila, Junimart menuturkan BPIP membuat sejumlah program kerja yang masih dijalankan sampai saat ini.

"Menurut saya sampai saat ini BPIP sebagai mitra kerja di Komisi II masih concern dengan tugas-tugasnya dan bisa diterima ketika ada pertanyaan-pertanyaan dan minta penjelasan dari komisi II menyangkut adanya program kerja BPIP yang terdengar 'kontroversial' di masyarakat," ucap Junimart.

Pimpinan Komisi II: BPIP Masih Perlu, tapi Hindari Kontroversi Apalagi Isu Agama

Wakil Ketua Komisi II DPR, Saan Mustopa, menuturkan sebaiknya BPIP menghindari kontroversi dalam menjalankan tugasnya.

"Pertama, BPIP tentu harus menghindari hal-hal yang sifatnya kontroversi. Apalagi terkait dengan soal isu agama ya," kata Saan.

Menurut politikus NasDem itu, keberadaan BPIP masih diperlukan. Apalagi, kata dia, pascareformasi diperlukan format untuk melakukan sosialisasi Pancasila.

"Kalau misalnya isu pembubaran menurut saya, BPIP masih perlu diadakan karena memang setelah reformasi ini kan kita kaya kehilangan format yang efektif untuk melakukan sosialisasi dan pengamalan nilai-nilai Pancasila," kata dia.

Saan berharap BPIP lebih berhati-hati dalam menjalankan program pembinaan Pancasila. Ia mengatakan sebaiknya BPIP fokus membuat formulasi yang efektif untuk sosialisasi Pancasila di masyarakat.

"Iya (harus hati-hati) jadi lebih baik BPIP fokus saja ke bagaimana membuat formulasi terkait dengan sosialisasi Pancasila dan internalisasi nilai-nilai Pancasila di masyarakat," tutur Saan.

Jazilul Fawaid, Anggota DPR RI di Gedung KPK, Rabu (13/2). Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

BPIP Tetap Penting, Tapi Kinerja Perlu Dikoreksi

Wakil Ketua MPR Fraksi PKB Jazilul Fawaid menilai desakan pembubaran BPIP bagian dari dinamika masyarakat.

Silakan saja, kita hormati hak publik menyampaikan petisi, itu dinamika masyarakat demokrasi," kata Jazilul.

Kendati demikian, Waketum PKB ini menilai keberadaan BPIP saat ini masih cukup dibutuhkan. Hanya saja, perlu ada evaluasi BPIP agar tidak menimbulkan kontroversi lagi ke depan.

"BPIP tetap penting, namun manajemen dan kinerjanya perlu koreksi dan perbaikan bersama agar tidak selalu memunculkan kontroversi," ujarnya.

Dari pengamatan di MPR, Jazilul menyarankan agar BPIP harus bekerja lebih keras lagi. Apalagi, sebagai badan yang fokus dalam pembinaan ideologi Pancasila.

"Hemat kami, BPIP harus bekerja keras agar menjadi lembaga yang berwibawa dalam pembinaan ideologi Pancasila. Publik berharap BPIP menjadi sumber inspirasi, prestasi, bukan kontroversi," jelas Jazilul.