Gaduh Jokowi 3 Periode: Legacy Gelap Demokrasi hingga Pegang Teguh Konstitusi
·waktu baca 7 menit
PerbesarPresiden Jokowi kembali menjadi sorotan masyarakat. Sebab isu wacana agar Jokowi menjabat tiga periode sebagai presiden kembali mencuat.
Kali ini, dorongan itu datang dari kelompok relawan pendukung Jokowi-Prabowo 2024. Mereka mendukung Jokowi kembali maju di Pilpres 2024 berpasangan dengan Prabowo Subianto.
Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari, merupakan penggagas Jokowi-Prabowo 2024. Qodari, mengatakan Jokowi memiliki banyak relawan di seluruh Indonesia.
Qodari berpandangan, wacana agar Jokowi 3 periode menjadi gagasan di mayoritas masyarakat Indonesia. Ia juga menyerahkan nasib Jokpro ke depan di tangan para relawan yang bergabung.
Sementara Ketum Jokpro 2024, Baron Danardono, mengatakan kelompoknya baru akan dideklarasikan 5 bulan lagi usai relawan terbentuk di 34 provinsi.
"Insyaallah lima bulan atau empat bulan lagi, kita bisa jumpa dalam acara deklarasi ketika Jokpro sudah ada di 34 provinsi dan kurang lebih 300 kabupaten kota, baru kita deklarasi," kata Baron.
Baron mengatakan, banyak masyarakat yang memiliki keinginan agar Jokowi memimpin Indonesia selama 3 periode melalui amandemen UUD 1945. Oleh karenanya, Jokpro akan berusaha untuk menjaring dan meyakinkan masyarakat.
"Memang ternyata animo mereka itu besar. Cuma mereka berpikir bahwa mengubah konstitusi adalah hal yang tabu. Padahal itu diizinkan oleh konstitusi juga. Dengan saudara Sekjen kami akan bekerja semaksimal mungkin. Secepatnya bisa menjaring mereka," ucap Baron.
Sedangkan Sekjen Jokpro 2024, Timothy Ivan Triyono, sependapat Jokowi perlu melanjutkan kepemimpinannya. Menurut dia, jika Indonesia dipimpin sosok lain, pembangunan tidak akan berjalan maksimal. Selain itu, polarisasi juga akan terbentuk secara ekstrem di 2024.
JokPro Minta Wacana 3 Periode Tidak Disamakan dengan Orde Baru
Wacana Jokowi menjabat 3 periode ini dianggap berbahaya dan sesat. Hal itu disampaikan Ketua JoMan yang juga merupakan relawan Jokowi, Immanuel Ebenezer atau Noel.
Menanggapi pernyataan Noel, Qodari, merasa ada salah pemahaman dari Noel terkait wacana yang sampaikan ke publik ini.
Dia menyebut penambahan masa jabatan Jokowi ini berbeda dengan kondisi saat orde baru yang tanpa batas. Dia menyebut Jokowi hanya diharapkan menjabat selama 3 periode saja.
"Pertama, menurut saya yang sesat itu Bang Immanuel (Noel) cuma ya pertama salah baca wacana. Kita bukan tidak membatasi kekuasaan tetap ada pembatasan kan cuma 3 periode enggak bisa disamakan dengan orba, orba itu enggak ada pembatasan," kata Qodari.
Penasihat JokPro itu menilai, permasalahan Indonesia yang krusial saat ini adalah polarisasi masyarakat saat perhelatan Pilpres. Dia berpandangan demokrasi Indonesia saat ini tengah baik-baik saja.
"Jadi sebetulnya sih ya kalau dibilang masalah sekarang demokrasi, ya enggak lah sekarang kan sudah demorkatis. Masalah sekarang bukan demokrasi tapi polarisasi. Sekarang udah enggak bisa disamakan dengan orde baru sekarang multi partai, KPU independen, kekuasaan sudah bergeser dari pusat ke daerah, DPR kuat," ucap Qodari.
Oleh sebab itu Qodari menyebut duet Jokowi-Prabowo merupakan solusi terbaik untuk mengatasi polarisasi.
Jokowi Jangan Tinggalkan Legacy Gelap untuk Demokrasi
Immanuel Ebenezer menilai Jokowi harusnya menolak wacana 3 periode karena akan meninggalkan legacy pemerintahan yang buruk.
"Jangan sampai jokowi meninggalkan legasi yang buruk buat bangsa ini, meninggalkan legacy yang gelap buat demokrasi. Karena begini, mayoritas pendukung Jokowi adalah aktivis 98. Kami para pelaku sejarah telah meletakkan pondasi demokrasi di republik ini. Jangan juga dicederai dengan gagasan atau ide liar, ide cacat," ujar Immanuel.
Immanuel mengatakan, gagasan untuk membatasi masa jabatan seorang presiden jelas merupakan agenda utama dari reformasi.
"Gagasan sesat ini jelas-jelas melanggar konstitusi, lalu membawa demokrasi kita menjadi mundur, merusak cita-cita kita," ucap Immanuel.
Ketimbang maju lagi sebagai capres pada Pilpres 2024, JoMan justru menyarankan Jokowi mendukung calon lain.
"Pak Jokowi dukung saja siapa, Ganjar misalnya, atau Pak Prabowo didukung Pak Jokowi untuk maju sebagai presiden atau siapalah," kata Immanuel.
Belum Ada Kandidat Presiden 2024 yang Menyamai Jokowi
Meski Pilpres 2024 masih jauh, sejumlah nama seperti Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Menhan Prabowo Subianto, hingga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan digadang-gadang menjadi capres potensial.
Namun, salah satu kelompok relawan Jokowi, ReJO atau Relawan Jokowi, menilai tokoh-tokoh ini belum ada yang bisa menyaingi Jokowi. Ketum ReJo Darmizal mengatakan, sejauh ini belum ada yang mampu menyaingi elektabilitas Jokowi.
Dia menilai para tokoh yang selama digadang-gadang punya rekam jejak bermasalah di masa lalu sehingga akan mengganggu pencalonannya.
“Kandidat yang muncul saat ini masih punya handicap yang dapat mengganggu dirinya ketika berkuasa kelak. Misalnya ada yang terkait isu HAM masa lalu, kepemimpinan menjadi Kepala Daerah yang masih jauh dari Good Corporate Governance (GCG),” kata Darmizal.
Darmizal juga menyebut, sejumlah tokoh yang digadang-gadang jadi capres di 2024 masih berstatus ‘anak kemarin sore’ dan dipaksakan dalam proses politik. Tidak hanya itu, masih ada tokoh yang membuka ruang pada kelompok intoleran.
Darmizal yang pernah mendukung kudeta Moeldoko di Partai Demokrat ini ingin tokoh yang maju di Pilpres 2024 bebas dari korupsi seperti Presiden Jokowi. Darmizal juga mengingatkan tokoh yang ingin maju tapi masih punya jabatan sebaiknya fokus pada tugas kenegaraan.
“Karena itu, kandidat yang memiliki selera untuk maju di Pilpres 2024, agar bercermin diri. Termasuk yang sedang jadi menteri sebagai pembantu presiden, atau yang sedang menjabat sebagai Kepala Daerah. Jangan lupakan tugas utama dan larut dalam euforia kandidat," tegas Darmizal.
PDIP Berpegang pada Konstitusi, Jabatan Presiden 2 Periode
PDIP selaku partai pengusung Jokowi buka suara terhadap wacana 3 periode yang kembali ramai dibahas. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai saat ini bukanlah momen yang tepat untuk membahas wacana presiden 3 periode.
Menurut dia, saat ini harusnya semua pihak mengatasi pandemi COVID-19. Namun, Hasto memastikan PDIP akan taat pada konstitusi di mana masa jabatan presiden adalah dua periode.
"Sikap Partai jelas, masa jabatan Presiden itu dua periode karena Partai berpegang pada konstitusi," ujar Hasto.
Hasto mengatakan, yang lebih penting saat ini adalah membahas bagaimana langkah yang perlu dilakukan agar arah dan haluan negara untuk jangka panjang dan menengah bisa dirumuskan. Dengan begitu, ada sebuah keberlanjutan dari arah pembangunan negara meski jabatan presiden 2 periode.
"Sehingga meski jabatan presiden dibatasi dua periode namun konsistensi terhadap arah pembangunan negara dapat diwujudkan," kata Hasto.
"Dengan demikian skala prioritas Presiden yang akan datang diharapkan dapat bertitik tolak dari capaian yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi. Di sini kesinambungan bagi kemajuan bangsa akan tercipta," tutur Hasto.
PDIP Tarik Diri Kalau Bahasan Amandemen UUD 1945 Sentuh Presiden 3 Periode
Selaim itu, PDIP menegaskan menolak amandemen UUD 1945 terkait perubahan masa jabatan Presiden RI menjadi tiga periode. Wakil Ketua MPR RI dari PDIP Ahmad Basarah mengatakan, amandemen terbatas UUD 1945 hanya terkait GBHN dan tidak menyentuh masa jabatan presiden.
"Kalau dari gagasan dan sikap PDIP jelas sekali, gagasan kami adalah amandemen terbatas. Terbatas itu artinya dia tidak mau melebar ke mana mana, hanya menambah satu ayat di pasal 3 UUD 1945, yaitu MPR diberikan wewenang untuk menetapkan haluan negara dan haluan pembangunan nasional," kata Basarah.
Pembahasan soal amandemen UUD 1945 sudah lama bergulir di MPR. Menurut Basarah saat ini masih dilakukan kajian-kajian. Basarah menegaskan partainya akan menarik diri dari pembahasan amandemen UUD 1945 jika menyentuh isu masa jabatan presiden.
"Kalau ada agenda di luar itu, secara tegas PDIP menarik diri dari agenda tersebut. Apalagi misalkan gagasan tentang masa jabatan presiden ditambah menjadi 3 periode. Ini jelas jauh dari pandangan dan sikap politik, baik kami di MPR, termasuk juga kami di PDIP," kata Basarah.
Lebih jauh, Basarah mengatakan, Jokowi sudah berulangkali mengatakan tidak pernah menginginkan hal kembali menjabat 3 periode.
Golkar Tolak Wacana Presiden 3 Peridoe
Politikus Golkar Ahmad Doli Kurnia ikut menanggapi isu wacana Jokowi menjabat 3 periode yang kembali ramai dibahas. Doli mengatakan, dirinya termasuk kader Golkar yang tidak sepakat dengan wacana tersebut.
"Kita saat ini sudah memasuki tahun ke-23 di era reformasi dan tentu kita berharap selama reformasi ini dalam konteks pembangunan politik dan demokrasi, kita bisa menggeser pemaknaan kita selamanya terhadap membangun demokrasi itu hanya sekadar sebagai prosedural semata. Tentu kita ingin ke depan memaknai demokrasi itu secara substansial," kata Doli.
Doli mengatakan, mayoritas masyarakat Indonesia tidak ingin kembali ke masa lalu. Sehingga demokrasi harus terus dijalankan sebagaimana mestinya.
"Nah survei ini melihat bahwa sebetulnya menegaskan masyarakat Indonesia ini they don't want looking back, mereka tak mau lihat ke belakang mereka mau terus maju ke depan. Jadi ke belakang yang saya maksud itu adalah ya untuk urusan-urusan secara prosedural dalam konteks demokrasi. Ya udahlah kita enggak usah lagi balik ke sana," ucap Doli.
Wakil Ketua Umum Golkar itu juga menyinggung soal ramai isu amandemen UUD 1945. Doli mengatakan sah-sah saja jika ada pihak ingin mengamandemen UUD 1945. Tetapi ia menilai untuk saat ini belum ada urgensinya.
"Saya kira kalau pun misalnya ada bicara tentang amandemen pertama tidak ada yang haram soal amandemen karena itu juga diatur dalam konstitusi kita, tinggal persoalannya adalah urgensinya apa?," kata Doli.
"Kalau pun kita pada akhirnya sepakat melakukan amandemen saya kira itu dalam proses yang cukup panjang," jelas Ketua Komisi II DPR ini.