Gaduh Kritik BEM Unnes ke Ma’ruf dan Puan: Akun IG Hilang; Dipanggil Rektorat

Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Puan Maharani. Foto: Setwapres dan Jamal Ramadhan/kumparan

BEM Unnes mengkritik pemerintahan Jokowi-Ma'ruf pada Selasa (6/7) malam. Dalam kritikannya, BEM Unnes tidak hanya mengkritik Jokowi tapi juga Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Ketua DPR RI Puan Maharani.

Dalam postingan di akun Instagram @bemkmunnes, mereka menyebut Ma'ruf Amin sebagai 'King of Silent. Sedangkan Puan disebut 'The Queen of Ghosting'.

Bukan tanpa alasan BEM Unnes menyampaikan kritik secara digital ini kepada pemerintah Jokowi-Ma'ruf dan Puan Maharani.

Dalam keterangannya, BEM Unnes menilai seharusnya Ma'ruf Amin ikut membantu Jokowi dalam menangani pandemi COVID-19. Sebab, penularan COVID-19 kini tidak terkendali di mana kasus harian mencapai 20 ribu dalam sepekan terakhir.

"Ma'ruf Amin selaku Wakil Presiden, pada masa pandemi harusnya juga turut mengisi kekosongan peran yang tidak mampu ditunaikan oleh presiden," tulis keterangan BEM Unnes.

BEM Unnes menjelaskan, secara umum masyarakat menilai selama ini Ma'ruf Amin terlihat absen dan diam.

Bahkan ketika Ma'ruf beberapa kali memberikan tanggapan di muka publik, terkesan sebagai legitimator kebijakan pemerintah dengan argumentasi dan klaim yang amat bias agama dan identitas, yakni agama Islam.

Ketua DPR RI, Puan Maharani di sidang tahunan MPR/DPR. Foto: YouTube/DPR

Sementara itu, untuk kritik terhadap Puan, BEM Unnes menjelaskan, sebagai Ketua DPR RI, Puan memiliki peran vital dalam pengesahan produk legislasi.

Akan tetapi, beberapa kali DPR dinilai telah mengesahkan kebijakan yang merugikan rakyat seperti RUU KPK hingga UU Omnibus Law.

"Puan Maharani merupakan simbol DPR RI. Selaku Ketua DPR RI Puan memiliki peran yang cukup vital dalam pengesahan produk legislasi pada periode ini, khususnya di masa pandemi, yang dinilai tidak berparadigma kerakyatan dan tidak berpihak pada kalangan rentan (UU KPK, UU Minerba, UU Omnibus Law Ciptaker dan seterusnya) serta tidak kunjung disahkannya RUU PKS yang sebetulnya cukup mendesak dan dibutuhkan pengesahannya," jelas BEM Unnes.

Presiden Jokowi mengumumkan PPKM Darurat berlaku 3-20 Juli di Istana, Kamis (1/7/2021). Foto: Dok. Biro Pers Setpres

BEM Unnes juga mengkritik Jokowi. Bahkan mereka menyebut Jokowi tidak becus dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala negara.

"Jokowi kurang becus dalam melaksanakan tugasnya sebagai presiden dan mengingkari janji politiknya. Hal tersebut dapat dengan mudah dilihat dengan tinjauan perbandingan janji dan fakta dari kepemimpinan Presiden Jokowi," tulis BEM Unnes.

"Misalnya perihal utang negara, komitmen terhadap demokrasi dan penanganan pandemi. Meskipun tampak pemerintah melaksanakan tugas dengan semaksimal mungkin, akan tetapi fakta menunjukkan hal-hal yang seringkali kontradiktif dan paradoksal," tutup pernyataan BEM Unnes.

Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira Foto: Rosa Panggabean/Antara

PDIP Sayangkan Kritik BEM Unnes kepada Puan Maharani

PDIP langsung memberikan tanggapan terhadap kritik BEM Unnes kepada Puan. Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Andreas Pareira mengaku heran dengan pernyataan BEM Unnes terhadap Puan.

"Saya kok malah sedih membaca BEM statementnya seperti ini," ujar Andreas.

Andreas yang merupakan alumni Gerakan Mahasiswa Nasional (GMNI) itu menilai apa yang disampaikan BEM Unnes tak tepat disebut kritik.

"Kalau dibilang kritik, argumentasinya enggak jelas, alias tidak argumentatif. Kalau dibilang karena kebencian, ketidaksukaan, ya namanya kalau orang tidak suka apa pun pasti salah. Namanya soal rasa dan selera orang, mau dibilang apa," ucap Andreas.

Hal senada juga disampaikan anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno. Ia menyebut produk legislasi bukanlah karena peran individu semata.

"UU yang diacu sebagai contoh 'ghosting', harus dipahami dasar-dasar revisinya dalam naskah akademik (NA), sehingga bisa dikaji dasar filosofis, sosiologis dan yuridis mengapa dilakukan perubahan. Jadi tidak bisa direduksi seakan-akan itu ranah dominasi atau hegemoni pikiran tertentu, atau peran individu tertentu," ujar Hendrawan.

Sedangkan politikus PDIP lainnya, Arteria Dahlan, mengaku sedih dan prihatin dengan stigma yang menyebut Puan Maharani sebagai queen of ghosting. Arteria menilai kritik yang disampaikan kepada Puan dangkal karena tidak bedasarkan fakta yang utuh.

Anggota komisi III ini tak habis pikir kritik yang disampaikan BEM Unnes kepada Puan hanya karena RUU PKS tak kunjung disahkan. Padahal, kata dia, pengesahan UU tak hanya merupakan tanggung jawab DPR saja.

"Kalian mahasiswa, harusnya tahu betul arti 'mahasiswa', tahu bersikap minimal memiliki intelektual dan mendasarkan pendapatnya pada ilmu pengetahuan dan akal pikirnya. Kan malu, kok disalahkan Ibu Ketua DPR, harusnya kalian tahu, dalam membentuk UU itu tidak hanya tanggung jawab DPR, karena harus melibatkan persetujuan pemerintah," kata Arteria.

"Makanya belajar dulu ya, enggak usah sampai pinter deh, tapi paham aturan hukum sudah cukup sebelum komentar. Kalian pantau dong kerja-kerja legislasi di DPR kan sudah live video streaming agar tidak gagal paham," tambah dia.

Lebih lanjut, Arteria meminta BEM Unnes memahami terlebih dulu prosedur peraturan perundang-undangan. Apalagi, sudah ada RUU prioritas yang memang sudah disepakati untuk dibahas.

Tampilan akun Instagram BEM Unnes. Foto: Dok. Istimewa

Akun Instagram BEM Unnes Diretas dan Hilang usai Kritik Ma'ruf dan Puan

Belum sampai 24 jam mengkritik Ma'ruf dan Puan, akun Instagram milik BEM Unnes mendadak menghilang.

Presiden Mahasiswa BEM KM Unnes 2021, Wahyu Suryono Pratama membenarkan hilangnya akun Instagram milik BEM Unnes. Wahyu mengaku pihaknya mendapat tekanan akibat postingan itu.

"Bahkan, kabar terbarunya, akun instagram official BEM KM UNNES dinonaktifkan dan seluruh unggahan terhapus," kata Wahyu.

Terkait hilangnya akun Instagram BEM Unnes, Wahyu mengatakan terjadi pada hari ini sekitar pukul 16.00 WIB. Bahkan seluruh postingan di akun ini hilang.

"Sekitar pukul 16.00 WIB, akun instagram official BEM KM UNNES dinonaktifkan dan seluruh unggahan di akun instagram tersebut menghilang," ucap Wahyu.

"Selain itu, akun instagram official BEM KM UNNES juga diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Akun instagram tersebut dinonaktifkan dan seluruh postingan di Instagram tersebut terhapus," tambah dia.

Akun BEM Unnes hilang. Foto: Dok. Istimewa

Rektorat Minta BEM Unnes Tak Jadi Alat Oposisi dan Berhadapan dengan PDIP

Wahyu Suryono Pratama mengaku mendapat tekanan akibat postingan itu. Wahyu menjelaskan, pagi ini sekitar pukul 10.01 WIB Koordinator Kemahasiswaan Unnes Dr. Wirawan Sambodo selaku WD3 FT sempat mengirimkan pesan bernada tendensius.

Wirawan mengingatkan agar BEM Unnes tidak menjadi alat politik.

Selain itu, rektorat meminta BEM Unnes agar jangan sampai berhadap-hadapan dengan massa PDIP. Diketahui, Semarang merupakan salah satu kandang banteng.

"Dr. Wirawan menganggap BEMKM Unnes ditunggangi kepentingan politik oposisi dan mengancam jangan sampai berhadapan dengan massa PDIP," kata Wahyu.

Berikut permintaan Wirawan seperti dikutip oleh Wahyu:

"Kalau bisa BEM KM tidak dijadikan kendaraan Parpol atau oposisi....pikirkan masa depan mhs Unnes utk hidup di.Masyarakat"

Tambah lagi

"Mohon siang ini ketemu saya....jangan sampai berhadapan masa PDI....mohon ditarik dulu"

Tidak lama setelah itu, Wahyu mengatakan sekitar pukul 10.29 WIB, pembina BEM KM Unnes 2021, yakni Dr. Rusyanto S.T juga memberikan penekanan yang sama.

Berikut keterangan dari Rusyanto:

"Mas Wahyu, sebaiknya dalam berekspresi tidak usah ikut2 kampus lain njih, hati2 mas Wahyu, jejak digital tidak akan hilang, mohon dipikirkan njih dgn tim, tks🙏"

Kolase Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Ketua DPR Puan Maharani. Foto: Dok. Setwapres dan DPR RI

Rektorat Panggil BEM Unnes, Minta Take Down Postingan Kritik ke Ma'ruf dan Puan

Wahyu menuturkan, sekitar pukul 10.39 WIB, Rektor Unnes, Prof. Dr. Fathur Rokhman mengirim pesan melalui WhatsApp kepada dirinya.

Fathur meminta dirinya agar menurunkan postingan tersebut karena dianggap bernuansa penghinaan dan pelecehan agama.

Berikut keterangan dari Rektor Unnes:

"Mas mohon dipertimbangkan matang-matang dg nuranimu. Unggahan ini bermuansa penghinaan dan pelecehan agama. Sebagai Rektor saya minta Ketua BEM UNNES untuk menurunkannya. Mohon unggahan yang edukatif."

Lalu sekitar pukul 16.00 WIB, akun instagram official BEM KM Unnes dinonaktifkan dan seluruh unggahan di akun instagram tersebut menghilang. Selain itu, akun instagram official BEM KM Unnes juga diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Meski akun instagram BEM Unnes hilang, namun akun Twitter mereka masih ada dan aktif. Terbaru sekitar pukul 13.20 WIB mereka kembali menggungah kririk terhadap Ma'ruf dan Puan.

BEM Unnes: Sikap Rektorat Respons Kritik Kami ke Ma'ruf dan Puan Berlebihan

Wahyu Suryono Pratama, mengaku heran dengan sikap rektorat dalam menyikapi kritik mereka terhadap Ma'ruf dan Puan.

Wahyu menekankan, BEM KM Unnes menilai respons pimpinan dalam menanggapi unggahan kritikan terhadap Ma'ruf Amin dan Puan Maharani sudah berlebihan dan di luar akal sehat.

Sebab kritikan yang diunggah BEM KM Unnes sudah berbasis dengan data dan dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya.

"BEM KM Unnes menegaskan bahwa apa yang BEM lakukan adalah bagian dari kebebasan berekspresi dan kebebasan akademik yang dilindungi oleh konstitusi dan Undang-Undang. Bahkan, kritikan itu bersifat sangat wajar dalam tradisi negara demokrasi," kata Wahyu.

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Negeri Semarang (Unnes) ramai-ramai memberikan kartu merah bagi rektor karena tetap memberikan gelar Doktor Honoris Causa bagi eks napi tipikor Nurdin Halid. Foto: kumparan

Wahyu menyayangkan sikap represif pihak Unnes yang telah menuduh mereka ditunggangi partai oposisi bahkan dianggap melecehkan agama. Menurutnya, hal itu merupakan tuduhan yang tak berdasar dan tidak dapat dirasionalkan.

"Tidak seharusnya komentar tendensius keluar dari pimpinan Universitas terlebih dari insan intelektual. Selain tindakan tersebut menghina intelektualitas, tindakan itu juga semakin melegitimasi jika kampus sudah sangat tidak demokratis," ucap Wahyu.

"Kami sangat prihatin dengan kondisi ini, kejadian ini wujud nyata dari melemahnya demokrasi di Indonesia termasuk demokrasi digital," tambah dia.

Oleh sebab itu, BEM Unnes meminta kepada seluruh masyarakat sipil untuk tetap merawat solidaritas dan akal sehat. Mereka menilai keadaan negara saat ini tidak sedang baik-baik saja.

Rektor Unnes soal BEM Kritik Ma'ruf-Puan: Kami Ajarkan Mahasiswa untuk Cerdas

Fathur Rokhman akhirnya buka suara kritik BEM Unnes kepada Ma'ruf dan Puan. Fathur mengatakan kampusnya selalu mengajarkan mahasiswa untuk cerdas, berkarakter. Termasuk dalam berliterasi digital yang cerdas dan menjunjung etika.

"Unnes selalu mengajarkan mahasiswa untuk cerdas, dan berkarakter termasuk dalam berliterasi digital yang cerdas dan menjunjung etika," ujar Fathur.

"Saat ini menjadi perjuangan yang berat apalagi dengan situasi perkuliahan daring," lanjut Fathur.

Fathur saat ditanya apakah benar, dia memanggil Ketua BEM Unnes Wahyu Suryono Pratama terkait kritik itu, dia hanya menjawab, "Kami fokus penangan dosen, tendik (tenaga pendidik) dan mahasiswa yang terpapar COVID-19," kata dia.

Rektor UNNES Prof. Dr. Fathur Rokhman. Foto: UNNES

Fathur Rokhman menyesalkan kejadian ini. Menurut Fathur, unggahan itu di luar kendali kampusnya.

Dirinya mengaku rektorat telah sekuat tenaga mengajarkan kepada mahasiswa bagaimana etika di media sosial.

"Saat ini menjadi perjuangan yang berat apalagi dengan situasi perkuliahan daring,"ujar Fathur.

Ketika disinggung adakah sanksi yang akan dikenakan terhadap presiden dan anggota BEM Unnes terkait unggahannya itu, Fathur menyatakan tidak.

"Saya bersyukur dan bangga dengan kesadaran mereka menurunkan unggahan. Jadi masalah sudah selesai," tegas dia.

Fathur menganggap BEM Unnes sudah menurunkan unggahan poster di media sosial. Khususnya di Instagram dan Twitter. Padahal di akun Instagram @bemkmunnes hilang.