Gagal Jadi Anggota BPK, Capim Jimmy Bantah Cari Kerja di KPK
PerbesarJimmy Muhammad Rifai Gani menjadi calon pimpinan (capim) KPK yang menjalani tes wawancara dan uji publik terakhir untuk sesi Selasa (27/8) ini.
Dalam tes wawancara itu, Jimmy dicecar Pansel soal motivasinya mendaftar capim KPK. Sebab Jimmy sebelum mendaftar capim KPK, pernah mengikuti seleksi sebagai anggota BPK. Namun, Jimmy gagal melaju dan hanya sampai tahap awal.
Jimmy lantas menjelaskan niatnya mendaftar jadi pimpinan KPK semata-mata untuk mengabdi kepada negara.
Penasihat Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi itu memastikan keikutsertaannya dalam seleksi capim KPK bukan untuk mencari jabatan.
"Semua orang bisa berpendapat masing-masing, karena saya siap mengabdi kepada bangsa," kata Jimmy di Gedung Kemensetneg, Jakarta Pusat.
Tak puas, Pansel kembali menggali alasan Jimmy rela gerak-geriknya terbatas jika jadi pimpinan KPK.
Selain itu Pansel mempertanyakan apakah Jimmy rela hanya mendapat gaji yang tak seberapa di KPK dibanding menjadi pimpinan perusahaan. Sebab berdasarkan catatan Pansel, Jimmy tercatat pernah memimpin berbagai perusahaan, termasuk sebagai Dirut PT Sarinah (Persero), yang tentunya bergaji besar.
"Track record malang melintang pernah CEO, penghasilan Anda besar loh, direksi 100 juta. Enggak tahu gaji pimpinan KPK, tidak boleh ketemu orang bikin pesta mengundang orang makan-makan, sengsara masih muda lagi. Jadi apa motivasinya?" tanya anggota Pansel, Hamdi Muluk.
"Saya cari bukan jabatan, insyaallah uang, jabatan, sudah termasuk ada usaha sendiri. Saya tahu (akan) ada perubahan mendalam, hidup bukan saya pribadi tapi keluarga. Saya sampaikan sejak awal ada perubahan-perubahan. Saya pikir tabungan saya sudah cukup dan insyaallah akan mengabdi," jelas Jimmy.
Dalam kesempatan itu, Jimmy meyakini dengan pengalamannya memimpin beberapa perusahaan bakal berguna dalam menahkhodai KPK.
Terlebih, Jimmy mengaku selalu menerapkan prinsip antikorupsi di mana ia bekerja.
Saat ditanya soal programnya di KPK jika terpilih, Jimmy mengatakan akan mendorong keseimbangan antara penindakan dan pencegahan korupsi. Khusus dalam hal pencegahan, ia akan melakukan berbagai inovasi dengan menggandeng semua pihak, baik penegak hukum maupun masyarakat.
"Kalau saya dikasih kesempatan akan melibatkan seluruh unsur masyarakat termasuk digitalisasi," tutupnya.