News
·
18 Agustus 2020 17:47

Gagasan Kemhan Soal Pendidikan Militer Mahasiswa Dinilai Hambat Kebebasan Kampus

Konten ini diproduksi oleh kumparan
Gagasan Kemhan Soal Pendidikan Militer Mahasiswa Dinilai Hambat Kebebasan Kampus (36084)
Prajurit TNI AL melakukan defile saat akan mengikuti Apel Geladi Tugas Tempur TK-3 (L-3) Koarmada I TA 2020 di Dermaga JICT, Tanjung Priok, Jakarta, Senin (20/7/2020). Foto: M Adimaja/ANTARA FOTO
Wacana Kemhan yang melontarkan pendidikan militer mahasiswa untuk 1 semester menuai penolakan. Pemerintah dalam hal ini Kemhan dianggap ingin mengintervensi kebebasan akademik kampus.
ADVERTISEMENT
Menurut Peneliti HAM dan Sektor Keamanan SETARA Institute, Ikhsan Yosarie dalam keterangannya, Selasa (18/8), pemerintah, dalam hal ini Kemendikbud, gagal paham dalam melihat kebutuhan dan prioritas dunia pendidikan.
"Dengan sejumlah persoalan beberapa waktu kebelakang yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap kebebasan akademik kampus, alih-alih menjamin kebebasan mimbar akademik Kampus, Kemendikbud malah mengaminkan militerisasi sektor pendidikan," jelas Ikhsan.
Gagasan Kemhan Soal Pendidikan Militer Mahasiswa Dinilai Hambat Kebebasan Kampus (36085)
Aktivis mahasiswa dari Transparansi Institut (TI) membagikan bunga pada aksi Hari Anti Korupsi Sedunia di Tugu Adipura, Kota Tasikmalaya, Senin (9/12). Foto: ANTARA FOTO/Adeng Bustomi
Berikut alasan SETARA Institute menolak pendidikan militer mahasiswa usulan Kemhan:
Pertama terjadinya militerisasi sektor pendidikan, mulai dari jenjang Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Perguruan Tinggi (PT). Pada Juni 2019 lalu, Kemendikbud juga telah menggandeng Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk membina para peserta didik baru yang difokuskan pada karakter nasionalisme siswa dengan materi mengacu pada Kemendikbud. Karakter utama yang diajarkan mengenai nasionalisme yang bertujuan untuk menangkal paham radikalisme dikalangan siswa yang akan dilaksanakan pada masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS) mulai jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
ADVERTISEMENT
Kedua, secara lebih spesifik juga terjadi militerisasi program Bela Negara dan makna nasionalisme. Padahal Pasal 6 ayat (2) UU PSDN menyebutkan salah satu keikutsertaan warga negara dalam upaya Bela Negara dapat dilakukan dengan pengabdian sesuai dengan profesi. Sehingga, tentu menjadi pertanyaan, dalam dunia kampus yang notabene dunia akademik, mengapa bentuk bela negara yang dicanangkan bersifat militeristik? Hal ini tentu tidak relevan, karena seharusnya yang dicanangkan adalah pengabdian sesuai dengan profesi.
Kemudian dalam konteks nasionalisme, apa yang disampaikan Wakil Menteri Pertahanan bahwa kerjasama tersebut agar generasi milenial juga cinta bangsa dan negara dalam kehidupan sehari-hari, tentu mempersempit makna nasionalisme, bahkan mempersempitkannya pada ranah militeristik. Padahal pemahaman dan pengaplikasian nasionalisme akan beragam sesuai dengan bidang masing-masing. Misalnya, para atlet yang mengharumkan nama Indonesia di pentas dunia, kurang nasionalis apa? Kemendikbud seharusnya fokus untuk melahirkan insan-insan yang kritis, inovatif, dan bergagasan melalui sistem pendidikan nasional kita.
ADVERTISEMENT
Dan ketiga, kerjasama tersebut juga berpotensi semakin memperluas peran militer dalam ranah sipil, karena tentu yang akan menjadi instruktur dalam pelatihan militer di kampus tersebut adalah TNI aktif. Persoalan ini berefek domino kepada ketidakterpenuhan ihwal kebijakan dan keputusan politik negara sebagai landasan bergeraknya TNI seperti yang diatur pada Pasal 5 dan Pasal 7 ayat (3) UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI (UU TNI). Upaya-upaya untuk melibatkan TNI untuk tugas-tugas diluar tupoksi utamanya, tentu memiliki aturan main yang harus ditaati. Namun, pada Pasal 7 ayat (2) UU TNI, dari 14 item yang termasuk dalam OMSP, tidak ada satu pun poin yang menyebut sektor pendidikan atau pun sekedar berkaitan dengan sektor pendidikan menjadi bagian dari OMSP.
ADVERTISEMENT
Dengan persoalan demikian, SETARA Institute memiliki catatan sebagai berikut:
1. Kemdikbud seharusnya menjamin kebebasan mimbar akademik kampus yang terberangus beberapa waktu kebelakang, ketimbang mengaminkan militerisasi sektor pendidikan;
2. Mengingat kampus merupakan dunia akademik yang nantinya akan melahirkan pelbagai profesi, program Bela Negara di kampus seharusnya diarahkan kepada pengabdian sesuai dengan profesi, ketimbang hal-hal militeristik. Pengabdian sesuai dengan profesi juga termasuk salah satu bentuk keikutsertaan warga negara dalam upaya Bela Negara seperti yang disebutkan Pasal 6 ayat (2) UU PSDN;
3. Presiden perlu mengevaluasi kinerja Kementerian dalam kerangka agenda reformasi TNI. Beberapa Kementerian justru menjadi pintu masuk perluasan peran militer dalam ranah sipil, bahkan Kementerian yang lingkup kerjanya diluar OMSP dan jabatan sipil yang dikecualikan untuk TNI aktif seperti yang disebutkan dalam UU TNI;
ADVERTISEMENT
4. DPR perlu aktif dalam pengawasan setiap agenda reformasi TNI, terutama dalam hal keterlibatan DPR dalam kebijakan dan keputusan politik negara yang menjadi dasar TNI dalam menjalankan tugasnya sebagai alat negara di bidang pertahanan dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) seperti yang diatur dalam UU TNI;
5. Pemerintahan sipil seharusnya turut memastikan profesionalitas alat negara (TNI-Polri) dengan tidak memberikan jabatan-jabatan sipil tertentu dan/atau membuka kerjasama-kerjasama di luar pengaturan perundang-undangan. Reformasi TNI dan Polri harus berjalan dua arah atau timbal balik: TNI-Polri fokus melakukan reformasi, sementara presiden/DPR/politisi sipil wajib menjaga proses reformasi itu berjalan sesuai mandat Konstitusi dan peraturan perundang-undangan.