Gandeng Junta Militer untuk Dialog, Jadi Jalan Keluar Krisis Myanmar

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi saat memberikan sambutannya saat konferensi pers di Jakarta, Kamis (27/10/2022). Foto: Willy Kurniawan/REUTERS

Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, menegaskan pentingnya komunikasi dengan junta militer dalam Pertemuan Khusus Menlu ASEAN (SAFMM) di Sekretariat ASEAN di Jakarta pada Kamis (27/10). Pertemuan tersebut membahas rencana perdamaian Myanmar.

Retno mengingatkan bahwa komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan tertuang dalam Five Point Consensus (5PCs) yang dirancang ASEAN. Konsensus Lima Poin itu disepakati oleh ASEAN dan junta Myanmar setelah kudeta militer pada Februari 2021.

5PCs menyerukan penghentian kekerasan terhadap warga sipil. Dengan demikian, berbagai pihak yang bertikai, termasuk junta dan oposisi, harus digandeng demi menempuh dialog konstruktif untuk menghentikan konflik berdarah.

Panglima angkatan bersenjata Myanmar, Jenderal Senior Min Aung Hlaing. Foto: Alexander Zemlanichenko/Pool/REUTERS

Retno menggarisbawahi, pembicaraan dengan junta tidak berarti bahwa Indonesia mengakui pemerintahan militer di Myanmar.

"Ketika Indonesia menekankan pentingnya itu, semata-mata di dalam konteks implementasi Five Point of Consensus. Engagement [komunikasi] dengan militer tidak ada kaitannya dengan masalah recognition [pengakuan]," tegas Retno saat konferensi pers Kemlu RI pada Kamis (27/10).

"Engagement dengan junta militer hanya dilakukan sebagai bagian dari engagement dengan semua stakeholders [pemangku kepentingan]," sambung dia.

Press briefing Kementerian Luar Negeri RI pada Kamis (27/10). Foto: Jemima Shalimar/kumparan

Pada Kamis ini, Menlu ASEAN bertemu untuk membahas situasi keamanan yang memburuk di Myanmar. Mereka menguraikan masukan untuk para pemimpin ASEAN yang akan bertemu di KTT pada November.

Sayangnya pada pertemuan Kamis ini tidak ada perwakilan Myanmar yang hadir di Jakarta.

Kantor berita Reuters melaporkan, Myanmar sudah diundang pada pertemuan di Jakarta. Namun, mereka diminta mengirim perwakilan non-politis. Akan tetapi permintaan tersebut tidak ditanggapi Myanmar.