Ganjar: 12 Bulan Industri Perbaiki IPAL Agar Tak Cemari Bengawan Solo

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo usai Rakor penanganan pencemaran Bengawan Solo di Gubernuran. Foto: Afiati Tsalitsati/Kumparan

Pencemaran Sungai Bengawan Solo yang terjadi hampir 2 bulan terakhir ini menjadi sorotan publik. Setelah muncul beragam protes, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akhirnya mengambil tindakan.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo ditemui usai Rapat Koordinasi menjelaskan, Pemprov Jateng memberikan waktu 12 bulan untuk para pelaku industri memperbaiki sistem pembuangan limbah.

"12 bulan ini waktu yang kita berikan kepada mereka untuk tidak membuang limbah dan memperbaiki sistem," tegas Ganjar, usai Rakor di Komplek Gubernuran, Jalan Pahlawan, Semarang, Selasa (3/12).

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memimpin Rakor penanganan pencemaran Bengawan Solo di Gubernuran. Foto: Afiati Tsalitsati/Kumparan

Selain itu, dalam rapat juga disepakati dalam pekan ini dibentuk tim pembuat rencana aksi yang akan dicek satu per satu.

Ditanya soal banyaknya perusahaan pencemar Bengawan Solo, Ganjar tak merinci jumlahnya. Dia hanya menyebut jumlahnya banyak dan tersebar se-Karesidenan Solo plus Blora.

"Wonogiri, Sragen, Sukoharjo, Klaten Karanganyar Solo Boyolali sampai Blora, masing-masing ada titik-titik perusahaan yang kelas besar, menengah dan kecil," ujarnya.

Ganjar mengatakan, dari banyaknya perusahan tersebut persoalan paling banyak berasal dari industri-industri kecil seperti ternak hewan dan ciu. Oleh karena itu, pihaknya juga menawarkan IPAL (Instalasi Pengelolaan Limbah) kepada mereka.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memimpin Rakor penanganan pencemaran Bengawan Solo di Gubernuran. Foto: Afiati Tsalitsati/Kumparan

Dari tawaran ini, kata Ganjar, pihaknya juga didukung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Bahkan, dari KLHK memiliki 71 alat deteksi yang bisa segera dipasang.

"Dan tentu saja fasilitas untuk membangun IPAL. Tentu kita membutuhkan teknologi-teknologi baru yang bisa kita install untuk mengurangi pencemaran," tegasnya.

Meski keputusan diberikan waktu 12 bulan untuk tidak membuang limbah dan memperbaiki sistemnya, tetap ada sanksi dikenakan bila masih didapati limbah yang mencemari Bengawan Solo.

"12 bulan kalau masih mencemari, penegak hukum turun tangan. Semua sudah sepakat hari ini mereka teken," ujarnya.

Namun, ada kelonggaran bagi industri yang berkomitmen memperbaiki sistem. Bila memang perlu waktu lebih lama, dia mengimbau agar mengajukan izin khusus ke Pemerintah sebagai pihak berwenang.

"Kalau misal 'Pak saya sudah 12 bulan tapi masih meng-install dan beli peralatan dari luar dan ini butuh waktu 16 bulan' oke, izin khusus ke saya maka itu boleh," tuturnya.

Ganjar meminta warga Blora tidak cemas terkait kondisi aliran Bengawan Solo yang melintas wilayah Blora dan tercemar parah hingga berwarna hitam. Sebab soal ini, Ganjar secara tegas meminta PDAM Blora untuk mengupayakan ketersediaan air bersih.

"PDAM khusus yang di Blora saya minta pinjam air dulu kek, utang dulu kek yang penting masyarakat bisa mendapatkan pasokan air bersih untuk sehari-hari," tegasnya.

Dalam Rakor tersebut, diikuti perwakilan industri mulai dari yang kecil, menengah hingga besar serta lembaga-lembaga terkait serta pejabat daerah yang terdampak hingga TNI-Polri.

Sejumlah warga menyelam untuk mencari perhiasan emas di Bengawan Solo di Desa Banjarjo. Foto: ANTARA FOTO/Aguk Sudarmojo

Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo dalam kesempatan itu mengapresiasi kesepakatan terkait penanganan pencemaran Bengawan Solo. Dia berharap, kesepakatan ini akan mengurangi pencemaran.

Meski Solo tak mengalami dampak yang besar akibat pencemaran Bengawan Solo, namun aliran air yang tercemar sudah membuat banyak ikan-ikan di sepanjang aliran anak sungai mati.

"Solo (industri penghasil limbah) hanya UKM Batik, Tahu, itu banyak. Akibatnya ikan yang kita sebar di sana pada mati," katanya.