Ganjar dan Khofifah Segera Eksekusi Pemangkasan Aturan Daerah

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo usai Rakor penanganan pencemaran Bengawan Solo di Gubernuran. Foto: Afiati Tsalitsati/Kumparan

Presiden Joko Widodo baru saja mengingatkan pentingnya deregulasi kepada para kepala daerah dalam Peresmian Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Musrenbang) di Istana Negara, Senin (16/12).

Menanggapi instruksi Jokowi ini, sejumlah kepala daerah mulai menginventarisir aturan apa saja yang akan disederhanakan. Seperti Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.

Ganjar menyebut Pemprov Jateng sudah siap mengeksekusi instruksi Jokowi tersebut.

"Prosesnya kita sekarang inventarisasi dari seluruh sektor di daerah yang tumpang tindih mana, itu satu. Tapi kita mesti tahu arah yang dituju dari Omnibus Law nasional. Agar ada dua kata, namanya sinkronisasi dan harmonisasi," kata Ganjar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (16/12).

Presiden Joko Widodo memberikan pidato pada peresmian Tol Layang Jakarta-Cikampek, Kamis (12/12). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

"Dua kata ini lah yang sebenarnya agar nanti tidak ada tabrakan lagi. Sehingga kerjanya bagus," imbuh Ganjar.

Ganjar juga terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat serta kepala daerah lain agar deregulasi yang dilakukan tidak bertentangan.

"Kita punya grup WhatsApp antara gubernur dengan Kementerian Dalam Negeri. Pak Menteri Dalam Negeri sudah instruksi kepada kita agar daerah menyiapkan," ujarnya.

Khofifah Indar Parawansa pun melakukan hal yang sama. Rencana penyederhanaan regulasi itu pun diakuinya sudah dibahas dengan DPRD Jawa Tengah.

"Ketua DPRD pun sudah saya konfirmasi dari awal cuma menunggu sinyal dari pusat. Kalau dari pusat mengajukan Januari kita langsung go gitu. Sudah ada referensi bagaimana mengajukan Omnibus Law sebagai sesuatu yang baru gitu kan," kata Khofifah di Kompleks Istana Kepresidenan.

"Yang penting kita sudah melakukan penyisiran. Kemudian ketua DPRD kita konfirmasi segera mengikuti format di pusat ketika sudah masuk di DPR," lanjutnya.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyapa wartawan saat menghadiri pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Gedung DPR-MPR, Minggu (20/10/2019). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Adapun, dia merinci penyederhanaan regulasi yang dilakukan khususnya di bidang perizinan investasi di Jawa Timur.

"Ada beberapa memang kembali ke persoalan perizinan, persoalan investasi tapi ada juga restrukturisasi," jelas Khofifah.

Sebelumnya, Jokowi menyebut penyederhanaan regulasi dianggap perlu dilakukan karena jumlahnya yang dianggap cukup banyak dan berbelit-belit.

Dia bahkan menyebut ada puluhan ribu aturan yang diterapkan di wilayah-wilayah Indonesia.

"Karena sebagai informasi, regulasi kita ini ada 42 ribu. Kita ini diatur, tindakan-tindakan kita, kita akan memutuskan apa diatur oleh 42 ribu regulasi," kata Jokowi saat membuka Musrenbang di Istana Negara, Senin (16/12).