Ganjar Ingin Debat Bersahut-sahutan, Pakai Kuota Waktu

Capres nomor urut satu Anies Baswedan (kanan), capres nomor urut dua Prabowo Subianto (kiri), dan capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo beradu gagasan dalam debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Capres nomor 3 Ganjar Pranowo ingin format debat Pilpres 2024 diperbarui usai KPU menolak usulan evaluasi. Namun, ia tidak terlalu mempermasalahkan penolakan itu.

"Enggak sih (tidak masalah soal penolakan KPU), KPU sudah mengatakan enggak mengubah gitu ya, kalau saya sih penginnya umpama diubah kemarin saya sudah minta diubahnya pake kuota waktu, bukan kuota pertanyaan dan jawaban," ujar Ganjar di saat dijumpai usai menginap di rumah warga di Tegal Timur, Jateng, Kamis (11/1).

Ganjar menginginkan kuota waktu, bukan kuota jawab. Sehingga debat bisa berlangsung dengan saling bersahut-sahutan.

"Ini kan kuotanya jawaban pertanyaan, bertanya apa 2 kali dijawab sekali gitu ya. Menurut saya kasih waktu saja, debat hari ini katakan 3 menit maka 3 menit bisa bersahut-sahutan," jelas Ganjar.

Capres nomor urut dua Prabowo Subianto menyampaikan pendapat saat adu gagasan dalam debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024). Foto: REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana

Dia menyinggung kejadian saat Prabowo yang menanyakan dirinya ketika sedang gilirannya memberikan pertanyaan kepada paslon nomor 2 itu. Baginya, seperti itulah seharusnya debat, bisa langsung merespons.

"Kemarin ketika Pak Prabowo tanya apa itu kan diperingatkan oleh host [moderator] gitu waktu tanya ke saya. Pak Prabowo diam dulu, tapi buat saya enggak silakan saja, wong saya seneng kok konfirmasi seperti itu," tuturnya.

Baginya, format debat yang buat KPU saat ini bukanlah debat, melainkan tanya jawab. Meski demikian, dirinya mengaku menghormati keputusan KPU dan siap ikut aturan mainnya.

"Sehingga betul-betul pola komunikasinya akan menarik dan debat bukan tanya jawab, kalo hari ini masih tanya jawab. Malah kalo diubah debat aja, kalo debat akan lebih menarik. Tapi KPU saya kira sudah mengambil sikap. Saya ikut aturannya aja deh," tutupnya.

Calon presiden nomor urut 03 Ganjar Pranowo menyampaikan gagasannya saat debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Kompleks GBK, Jakarta Pusat, Minggu (7/1/2024). Foto: REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana

KPU tak perbarui format debat

mengatakan semua model dan format debat sudah disepakati ketiga tim paslon Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo.

"Kan model atau bentuk debatnya sudah disepakati. Ada 6 segmen. Segmen pertama visi misi program, segmen 2 dan 3 pertanyaan yang telah disiapkan panelis dan kemudian masing-masing calon menjawab," kata Hasyim di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa (9/1).

"Segmen 4 dan 5 adalah pertanyaan masing-masing calon kepada calon yang lain dan dijawab oleh calon, segmen ke-6 penutup. Jadi memang modelnya seperti itu. debat 4 dan 5 pun akan begitu," imbuh dia.

Hasyim melanjutkan, soal strategi dan isi dari debat yang disampaikan ketiga paslon bukan ranah KPU. Ia menambahkan, substansi jawaban apa pun biar publik yang menilai.

"KPU ini kan menyelenggarakan debat sudah berbagai macam pertimbangan dan pembicaraan kesepakatan dengan semua tim pasangan calon. Jadi tentang strategi, tentang substansi jawaban, bukan ranah KPU untuk membuat penilaian," kata Hasyim.

"KPU menyiapkan forum untuk debatnya. Jadi soal strateginya, soal substansinya itu sepenuhnya menjadi hak dan wewenangnya calon dan juga tim pasangan calon," tegas dia.

Ketua KPU Hasyim Asy'ari memberikan sambutan pada rapat konsolidasi nasional kesiapan Pemilu 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (30/12/2023). Foto: ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Hasyim mengingatkan, debat pilpres merupakan bagian dari kampanye. Sehingga ketiga paslon memang harus memanfaatkan hal ini dengan strategi terbaik masing-masing.

"Sehingga kemudian yang punya hak, kewenangan menilai kualitas debat dan substansi dari perdebatan adalah rakyat, pemilih. Apakah masuk di pikiran dan hatinya rakyat atau tidak, itu sepenuhnya rakyat yang menilai, mengomentari dan meyakinkan atau tidak itu pemilih," tutur Hasyim.

"KPU juga enggak akan komentar soal itu, karena sepenuhnya perdebatan ini adalah kampanye. Kampanye adalah satu kegiatan untuk meyakinkan pemilih untuk memilih dirinya atau meyakinkan visi misi program. Sepenuhnya masyarakat atau rakyat pemilih yang akan menentukan ini berkualitas atau tidak, kemudian mengedukasi atau tidak, jawaban atau pertanyaan sesuai dengan tema atau tidak, itu masyarakat pemilih sepenuhnya," tandasnya.