Ganjar-Mahfud Tak Masalah Isu Wadas Diangkat di Debat: Jadi Ajang Klarifikasi

Paslon nomor urut 03 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menyampaikan gagasannya pada acara Paku Integritas KPK di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (17/1/2024). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Paslon nomor urut 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD menyatakan siap apabila konflik Wadas menjadi bahasan di debat antar cawapres yang menjadi debat keempat yang diadakan KPU pada Minggu (21/1) malam nanti. Ganjar mengatakan debat bisa menjadi ajang klarifikasi.

“Sebaiknya dibahas. Ini akan jadi ajang klarifikasi,” kata Ganjar, Minggu (21/1)

Konflik Wadas terkait pembangunan Bendungan Bener di Purworejo sering dikaitkan dengan Ganjar selaku Gubernur Jawa Tengah 2 periode. Dia pun mengaku sering menjadi kambing hitam dalam kasus ini. Padahal, kata Ganjar, program pembangunan Bendungan Bener yang memerlukan pasokan material dari penambangan batu di Wadas bukan program Pemprov Jateng.

“Proyek yang menjadi akar persoalan merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diperintahkan oleh Presiden Joko Widodo,” tegas Ganjar.

Bendungan Bener merupakan satu dari 48 proyek bendungan dalam daftar 201 PSN berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020.

Ganjar memastikan konflik terkait penambangan batu andesit di Wadas untuk keperluan pembangunan Bendungan Bener di Purworejo sudah tuntas. Menurut Ganjar, penuntasan kasus Wadas mengedepankan dialog dengan warga.

"Saya selesaikan meskipun itu bukan program Pemprov. Karena kami dilatih bertanggung jawab. Dan selesai. Insyaallah selesai," ujar Ganjar.

"Dialog, menurut saya, menjadi sesuatu yang penting agar seluruh kekuatan yang ada di sana, agar seluruh kelompok yang ada di sana bisa duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan," sambungya.

Selama proses tersebut, Ganjar yang saat itu masih menjadi gubernur tak segan mendatangi warga Desa Wadas. Dia juga memohon maaf kepada warga dan mengajak mereka mencari penyelesaian yang mengedepankan musyawarah mufakat.

"Tidak usah saling menyakiti hati perasaan warga, diajak rembugan semuanya. Nanti panjenengan yang sudah mendapat ganti rugi, uangnya jangan dipakai sembarangan, untuk beli tanah atau rumah pengganti," kata Ganjar kepada warga Wadas.

Selain dialog dan memastikan ganti rugi diterima, Ganjar menyerahkan bantuan rumah sehat layak huni bagi warga terdampak. Diserahkan juga sejumlah bantuan lain, seperti 18 titik Wi-Fi, jaringan listrik gratis, sarana dan prasarana olahraga, drainase, dan sembako.

Hal yang sama disampaikan oleh Mahfud. Dia menegaskan bahwa tidak ada pelanggaran HAM dalam penanganan konflik Wadas. Menurut Mahfud, Komnas HAM telah menyatakan bahwa semua prosedur terkait proyek di Wadas telah dilakukan sesuai aturan yang berlaku.

“Laporan Komnas HAM yang resmi, tertulis, dan diumumkan ke publik dengan tegas menyebutkan Wadas itu tidak ada pelanggaran HAM. Kalau tidak percaya, tanya saja ke Komnas HAM,” kata Mahfud.

Saat kasus tersebut mencuat, Mahfud sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) mengaku langsung mendorong penyelidikan lebih lanjut dilakukan, termasuk meminta Komnas HAM melakukan penyelidikan juga.

“Silakan saja kalau mau dibahas dalam debat nanti. Memang kenapa kalau mau ditanya? Bagus juga,” kata Mahfud.

Konflik Wadas tuntas seiring telah diterimanya ganti rugi oleh warga yang sebelumnya disebut menolak proyek ini pada Senin (30/10/2023). Ganti rugi diterima oleh 56 warga pemilik 113 lahan terdampak proyek penambangan batu andesit tersebut di Sanggar Anak Merdeka di Dusun Randuparan.

Lahan terdampak penambangan batu andesit di Desa Wadas mencakup 617 bidang lahan. Namun, 56 pemilik 113 bidang lahan sempat menolak pembebasannya. Bendungan Bener merupakan PSN dengan total biaya pembangunan senilai Rp 2,06 triliun dengan skema pendanaan memakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Selain konflik Wadas, Ganjar memperkirakan topik lain yang mungkin muncul dalam debat keempat Pilpres 2024 adalah proyek pembangunan pabrik semen di Rembang yang juga PSN. Persoalan ini pun menurut Ganjar sudah tuntas.

Dia pun mengingatkan bahwa ada sejumlah kebijakan yang dibuat dalam dua periode kepemimpinannya di Jawa Tengah yang pro-lingkungan, sekalipun jarang sekali diekspose. Sebagai contoh, ia menyebutkan proyek pembangunan pabrik semen di Kebumen dan tambang emas di Wonogiri yang bukan PSN.

“Ditolak karena tidak memenuhi persyaratan lingkungan,” ujar Ganjar.

Tema debat keempat Pilpres 2024 adalah pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup, sumber daya alam dan energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa.