Ganjar Pranowo Terima Penghargaan Sistem Pencegahan Korupsi Terbaik
PerbesarDalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2019, Kemendagri mengumumkan Provinsi Jawa Tengah sebagai daerah berpredikat terbaik dalam supervisi pencegahan korupsi. Wapres Ma'ruf Amin memberikan penghargaan tersebut ke Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Gedung KPK, Senin (9/12).
Dalam sambutannya, Ganjar mengatakan, penghargaan tersebut merupakan kerja keras yang dilakukannya bersama pegawai Pemprov Jateng. Ganjar mengaku masih banyak yang harus ditingkatkan untuk mencegah praktik korupsi, seperti soal penentuan harga sendiri, model lelang dan beberapa sistem lain.
"Sebenarnya ada beberapa yang mesti diperbaiki karena strategi pencegahan kita masih buruk ternyata. Meskipun kita mendapat penghargaan dan jadi yang terbaik, namun upaya peningkatan harus terus dilakukan," kata Ganjar.
"Sistemnya harus diperbaiki, saya akan perintahkan agar standar-standar itu diperbaiki semuanya. Ya, meskipun kurang-kurang sedikit, hari ini kita juara," terangnya.
Untuk memaksimalkan fungsi pencegahan, Ganjar menilai setiap daerah harus memperhatikan berbagai aspek. Misalnya, koordinasi supervisi pencegahan, pengelolaan gratifikasi, laporan LHKPN, hingga memperbaiki sistem dengan penerapan sistem elektronik.
"Kami juga berharap sebenarnya, berikan kami kemudahan untuk mengganti atau mencopot ASN yang terlibat praktik itu (korupsi). Saya usul juga, agar pemerintah memperbaiki dan membuat cara kerja semakin gampang agar tidak terlalu rumit. Misalnya soal remunerasi dan lainnya. Kalau itu dilakukan, maka akan bisa mencegah korupsi," tutupnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ma'ruf Amin menegaskan pencegahan korupsi harus ditekankan oleh semua pimpinan daerah dan instansi pemerintahan. Ma'ruf memastikan pemerintah akan terus memperbaiki regulasi dan tata kelola melalui keterbukaan informasi publik.
Ma'ruf menambahkan, pemerintah juga harus memanfaatkan kemajuan teknologi dalam pengawasan dan pemberantasan korupsi. Misalnya, dengan mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik seperti e-planning, hingga e-budgeting.
"Korupsi adalah musuh bersama, dan harus dilawan secara bersama-sama," tegas Ma'ruf.
Sebagai catatan, Jawa Tengah beberapa kali mendapat penghargaan sebagai provinsi terbaik dalam pencegahan korupsi oleh KPK, Kemendagri dan instansi terkait.
Sejak menjabat gubernur, Ganjar mengaku pencegahan korupsi menjadi salah satu programnya. Di antaranya, membenahi sistem pemerintahan dengan digitalisasi sistem, penerapan e-government, e-budgeting, e-planning, hingga pelayanan masyarakat melalui media sosial.
Ganjar juga mewajibkan seluruh eselon 1 sampai 4 bahkan seluruh ASN di lingkungan Pemprov Jateng untuk melaporkan LHKPN. Selain itu, Ganjar juga melaksanakan lelang jabatan untuk menghindari jual beli jabatan yang marak di pemda-pemda. Selain itu, Jateng telah menerapkan kurikulum pendidikan anti korupsi di berbagai sekolah.