Ganjar Sebut Daerah Tak Harus 'Seragam' dengan Pusat: Wong Programnya Beda-beda

Ganjar Pranowo usai menjadi penceramah di Masjid Kampus (Maskam) UGM, Rabu (5/3/2025). Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan

Mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi penceramah di acara 'Ramadan Public Lecture' di Masjid Kampus (Maskam) UGM, Rabu (5/3). Membawakan tema "Langkah Strategis Peningkatan Kemandirian Daerah untuk Mendorong Pemerataan Ekonomi" Ganjar sempat menyinggung soal visi pemerintah daerah dan pusat.

"Apakah daerah itu harus selalu sama dengan pusat? Ibu, Bapak, kawan-kawan, tidak," kata Ganjar.

"Apakah kemudian ada yang menyampaikan daerah harus satu visi dan misi dengan pusat? Lah setiap pilkada ada visi misi. Presiden punya visi misi sendiri, capres maksudnya. Gubernur punya sendiri, bupati wali kota atau calon menyiapkan sendiri. Bagaimana membangun daerah ini, bagaimana melihat kondisi daerah dan mereka (rakyat) harus makmur," jelas Ganjar.

Ganjar kemudian bicara terkait prinsip desentralisasi dalam membangun daerah.

"Menyelenggarakan presidensialisme untuk negara kesatuan yang luas dan menjamin prinsip desentralisasi dan otonomi daerah," kata dia.

Daerah, menurut Ganjar, punya lokalitas yang mesti dimajukan dengan potensi yang dimiliki. Itu menjadi bentuk otonomi daerah yang seluas-luasnya diperintahkan pada era reformasi.

"Saya menyampaikan tidak (pusat dan daerah satu visi misi)," kata Ganjar.

"Ada relasinya, ada visi misi ada jaminan konstitusi dan undang-undang. Dan masing-masing harus tahu. Kalau tidak sentralisme akan terjadi lagi dan pola komando akan dilaksanakan," katanya.

Eks Gubernur Jateng Ganjar Pranowo saat jadi penceramah di Masjid Kampus (Maskam) UGM, Rabu (5/3/2025). Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan

Situasi tersebut, kata dia, akan mengingatkan kembali pada era orde baru. Bagaimana pemerintahan berjalan sentralistik.

Setelah ceramah, awak media pun kembali menegaskan ke Ganjar soal daerah tak harus satu visi dengan pusat ini.

"Ya kan ketika pilkada visi misi mereka membuat sendiri-sendiri maka dalam konteks visi menurut saya konstitusi yang harus jadi visi bersama. Kalau konstitusi mau pusat mau daerah semua mesti ikut," katanya.

"Tapi kalau kemudian kita bicara semua (pusat dan daerah) harus seragam jelas tidak mungkin wong programnya beda-beda. Kondisi ke-Indonesiaan kita juga beda-beda," jelasnya.

Ganjar menilai, undang-undang Pemda yang memberikan otonomi daerah seluas-luasnya perlu diimplementasikan dengan baik.

"Komunikasi atau hubungan antara pusat dan daerah itulah yang mesti dilakukan hari ini. Silakan lakukan inovasi dengan berbagai cara yang ada," katanya.