Ganjar soal Kewenangan Institusi Keamanan Tumpang Tindih: Presiden Bereskan

Calon presiden nomor urut 03 Ganjar Pranowo menyampaikan gagasannya saat debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Kompleks GBK, Jakarta Pusat, Minggu (7/1/2024). Foto: Aditya Pradana Putra/ANTARA FOTO

Calon Presiden (Capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo menanggapi pertanyaan panelis soal kewenangan institusi di sektor keamanan yang sangat penting namun masih terjadi tumpang tindih.

Menurut Ganjar untuk membereskan kewenangan yang tumpang tindih itu harus dimulai dari komitmen pemimpin tertinggi.

"Membereskan yang tumpang tindih itu harus dimulai dari pemimpin yang punya komitmen untuk membereskan. Siapa dia? Pemimpin tertinggi, presiden," kata Ganjar di Istora Senayan, Minggu (7/1).

Dia mencontohkan, bila bicara soal pertahanan di laut maka perlu ada satu lembaga yang disatukan untuk mengurus masalah tersebut seperti misalnya wadah coast guard. Bila bicara keamanan wilayah ada di kepolisian, dan ketika bicara soal situasi di daerah Indonesia yang membutuhkan bantuan dari TNI maka mereka siap sedia untuk diperbantukan.

Selain itu, kata Ganjar, pembenahan kewenangan tumpang tindih ini juga perlu melibatkan daerah agar keamanan bisa berjalan dengan baik.

"Siapa mereka pelaksana di daerah? Forkopimda. Kita tidak pernah membiarkan situasi negara diurus oleh pusat saja. Kita mesti mengambil inisiatif karena peran-peran sampai tingkat lokal itu ada. Bahkan tokoh masyarakat, tokoh agama, mesti kita lakukan," ucap Ganjar.

Maka, lanjut Ganjar, tumpang tindih dari sisi regulasi perlu disatukan dan perlu sinkronisasi. Bila terjadi buntu maka pemimpin tertinggi yang harus memutuskan.

"Tumpang tindih yang selama ini selalu saja menjadi perdebatan yang tidak ada hentinya, maka diselesaikan di meja presiden dan itu saya kira sikap yang paling jelas untuk membereskan persoalan ini," katanya.