Ganjar Tolak RKPD, DPRD Minta Tambahan Rp 92 M untuk Kunker Tiap Hari
PerbesarLamanya pembahasan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jateng bukan disebabkan ketidakhadiran Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dalam rapat paripurna. Justru pembahasan jadi lama karena DPRD Jateng mengajukan penambahan anggaran Rp 92 miliar.
Hal itu diungkapkan Sekretaris Daerah Provinsi Jateng Sumarno. Anggaran Rp 92 miliar itu muncul dalam rapat pembahasan RKPD antara Pemprov dan DPRD Jateng. Anggaran itu di antaranya digunakan untuk perjalanan dinas anggota dewan.
Setelah dicermati ternyata ada keganjilan. Perjalanan dinas DPRD yang diusulkan per bulan sebanyak 29 kali alias 29 hari. Itu berarti hampir satu tahun full nantinya anggota dewan selalu keluar kota untuk kunjungan kerja (kunker). Tidak ada waktu untuk ngantor di Gedung Berlian.
“Sebulan kan cuma 30 hari, tapi perjalanan dinasnya saja kok 29 hari, maka Pak Gubernur menyoroti ini ‘apa ini? pas apa ini? pantas mas, tolong dikomunikasikan dengan dewan, mbok bisa dikurangi (kunker), untuk program prioritas rakyat,” kata Sumarno di ruang kerjanya, Kantor Gubernur Jateng, Kamis (3/11/2022).
Proses komunikasi itulah yang menurut Sumarno, memakan waktu lama. Akhirnya, setelah DPRD bersedia mengurangi jumlah hari perjalanan dinasnya, RKPD pun ditandatangani gubernur.
“Setelah kita komunikasikan, ada pengurangan anggaran tujuh miliar dan ada juga pengurangan sarpras sehingga totalnya 11 miliar, kita alihkan salah satunya untuk pengadaan tanah untuk Pasar Pujon di Kawasan Borobudur,” jelasnya.
Selain itu gubernur juga mencermati sebaran bantuan keuangan yang lazim dikenal dengan dana aspirasi dewan. Rupanya sebarannya tidak merata. Bahkan ada yang mengumpul di satu kabupaten hingga Rp 120 miliar.
“Pak Gubernur minta tolong diratakan lagi dan lebih diprioritaskan di daerah kategori miskin untuk pengentasan kemiskinan,” kata Sumarno.
Sumarno menegaskan lamanya pembahasan RKPD karena Pemprov Jateng mengedepankan prinsip kehati-hatian. “Agar APBD lebih berpihak pada rakyat. Sekarang Pak Gubernur sudah menandatangani RKPD dan ini sudah disampaikan ke DPRD juga. Mulai tanggal 4 November hari Jumat kita dengan DPRD membahas Rancangan KUA PPAS 2023,” tambahnya.
Menurutnya, seluruh anggota Banggar DPRD seharusnya sudah mengetahui dinamika pembahasan tersebut. Dokumen RKPD juga selalu disampaikan kepada Banggar sehingga seluruh anggota seharusnya sudah membacanya.
“Kalau mengaku belum tahu ya mungkin belum meng-update saja,” terang Sumarno.
Sumarno menegaskan, jika menilik tahapan APBD sebetulnya tidak molor. Waktu pembahasan APBD masih dalam rentang waktu yang aman karena batasnya akhir November. “Jadi masih aman. Insyalaah tidak terlambat,” tegasnya.
Sedangkan terkait ketidakhadiran gubernur dalam rapat paripurna, seperti dipersoalkan anggota Fraksi PKB DPRD Jateng Benny Karnadi, menurut Sumarno tidak berpengaruh. Sebab Ganjar selalu datang pada sidang paripurna yang sifatnya tidak bisa diwakilkan.
“Yang Pak Gubernur tidak hadir itu karena berhalangan, tapi tidak banyak. Yang sifatnya harus hadir karena ada persetujuan atau penandatanganan, Pak Gubernur pasti hadir,” bebernya.