Gara-gara Musim Hujan Pemilu Dini di Malaysia Diusulkan Ditunda

Presiden Partai Warisan Sabah Shafie Apdal memberikan suara selama pemilu di Semporna, Sabah, Malaysia, (26/9) Foto: AFP

Anggota Parlemen Malaysia, Charles Santiago, sedang mengincar surat perintah pengadilan demi menghentikan pemilihan umum. Pasalnya, pemilu dini tersebut bertepatan dengan musim hujan yang berisiko menimbulkan banjir pada November.

Santiago mengajukan panggilan awal ke Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur. Dia menyebut berbagai pihak sebagai terdakwa, termasuk Perdana Menteri Malaysia, Ismail Sabri Yaakob.

Santiago turut menjerat pemerintah Malaysia dan Komisi Pemilihan Umum Malaysia sebagai terdakwa kedua dan ketiga.

Dalam pernyataan pendukungnya, Santiago menyinggung banjir yang pernah melanda delapan negara bagian pada Desember 2021.

Bencana tersebut menewaskan 54 orang dan menyebabkan 71.000 lainnya mengungsi dari berbagai daerah terdampak di Malaysia.

Foto udara permukiman yang terendam banjir akibat hujan deras di distrik Hulu Langat, negara bagian Selangor, Malaysia, Minggu (19/12/2021). Foto: Shahrul Azmir via Reuters

Santiago adalah anggota parlemen yang mewakili Daerah Klang di Negara Bagian Selangor. Dia mengatakan, Klang adalah salah satu tempat yang menanggung imbas paling parah dari bencana itu.

"Terdakwa pertama [Ismail] mengajukan permohonan itu sangat dekat dengan musim banjir yang akan datang tanpa mempertimbangkan efeknya terhadap hak pemilik suara untuk menggunakan hak konstitusionalnya untuk memilih," jelas Santiago, dikutip dari The Star, Rabu (12/10).

"Kemungkinan besar para pemilik suara, termasuk pemilih di daerah pemilihan saya, akan dipaksa mempertaruhkan nyawa mereka untuk menggunakan hak pilih mereka," lanjut dia.

Anggota parlemen Oposisi dari Partai Aksi Demokrat (DAP) tersebut merujuk pada pembubaran Parlemen Malaysia pada 10 Oktober. Ismail telah meminta pembubaran parlemen kepada Raja Malaysia, Al-Sultan Abdullah, pada 9 Oktober.

Menteri Pertahanan Malaysia Ismail Sabri Yaakob. Foto: Facebook/Ismail Sabri Yaakob

Santiago mengatakan, Ismail melakukannya atas kepentingan pribadi tanpa dukungan kabinet. Menurut Santiago, permintaan Ismail bertentangan dengan Pasal 40(1) dan (1A) Konstitusi Federal. Dengan demikian, pembubaran parlemen tersebut seharusnya dibatalkan.

Pembubaran parlemen pun diyakini tidak sesuai dengan Pasal 55(2) Konstitusi Federal. Akibatnya, keputusan itu tidak memiliki kekuatan hukum. Sidang terkait ditetapkan berlangsung di hadapan hakim Pengadilan Tinggi, Ahmad Kamal Md Shahid, pada Kamis (20/10).

"Saya sangat yakin permintaan itu salah secara hukum karena hanya bisa dilakukan dengan dukungan menteri kabinet," tegas Santiago.

Pemilu ke-15 di Malaysia seharusnya berlangsung pada September 2023. Kendati demikian, Ismail menghadapi tekanan untuk mengadakan pemilu dini. Pemilu lantas akan diadakan dalam waktu 60 hari sejak pembubaran Parlemen Malaysia.