Gedung Putih Akan Cabut Pembatasan Israel ke Akses Senjata AS

Ilustrasi Gedung Putih, Amerika Serikat. Foto: Shutetrstock

Gedung Putih akan menghapus seluruh pembatasan Israel untuk mengakses senjata Amerika Serikat (AS). Kebijakan ini memungkinkan Israel mendapat pasokan senjata lebih lancar dari sekutu utamanya tersebut.

Permintaan Gedung Putih ini disampaikan kepada Senat pada rapat permintaan anggaran baru pada 20 Oktober 2023 lalu.

Jika permintaan dikabulkan, maka Israel dapat mengakses senjata kuat dan canggih dari AS dengan biaya lebih rendah. Kongres juga tidak akan melakukan pengawasan ketat terhadap Israel.

Ilustrasi tank tempur M1A2 Abrams Angkatan Darat AS. Foto: Mateusz Slodkowski/AFP

Permintaan Israel terkait dengan gudang senjata War Reserve Stockpile Allies-Israel (WRSA-I). Gudang itu berisi smart bomb, rudal, kendaraan militer, amunisi, dan persenjataan lain.

Gedung senjata itu dibangun pada era 1980-an. Keberadaan gudang senjata itu membuat AS memiliki senjata demi menghadapi konflik regional.

Selain itu, dengan ada kebijakan baru, Israel bisa mengambil senjata bila ada situasi darurat, bahkan membelinya dengan harga terjangkau.

Namun, aturan baru ini hanya bisa diakses untuk senjata berlebih dan usang.

Sebagai sekutu dekat Israel, AS memberikan bantuan militer senilai USD 3,8 miliar per tahun untuk zionis, demikian dikutip dari Al-Jazeera.

Foto udara menunjukkan kerusakan bangunan tempat tinggal akibat serangan Israel di selatan Kota Gaza, Minggu (26/11/2023). Foto: Bassam Masoud/REUTERS

Sedangkan ketika perang di Gaza pecah, AS menaikkan bantuan militer kepada Israel. Mereka menyetujui bantuan darurat militer ke Israel mencapai USD 14,3 miliar.

Terkait bantuan kepada Israel, Pemerintah AS ternyata tidak didukung oleh mayoritas rakyatnya.

Akibat serangan Israel, nyaris 15 ribu warga Palestina, 6 ribu di antaranya anak-anak, kehilangan nyawa.

Jajak pendapat yang dirilis oleh Reuters/Ipsos pada November ini menunjukkan hanya 33 persen koresponden mendukung langkah AS membantu Israel. Mayoritas memilih netral atau mendukung Palestina.