Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2024 © PT Dynamo Media Network
Version 1.88.1
PerbesarBelum juga lewat sehari, dukungan DPD II Partai Golkar se-DKI Jakarta kepada Bambang Soesatyo untuk menjadi calon ketua umum Partai Golkar menguap. Awalnya dukungan itu dilayangan ketika empat perwakilan pengurus bertandang ke rumah dinas Bambang selaku Ketua DPR di Widya Chandra, Jakarta pada Sabtu pagi (29/6).
Empat perwakilan pengurus itu antara lain Ketua DPD Jakarta Pusat Basri Baco, Ketua DPD Jakarta Barat Suparjo, Ketua DPD Jakarta Utara Olsu Babay dan Ketua DPD Kepulauan Seribu Wahyu Hidayat. Sorenya, dukungan itu sudah dicabut.
“Dukungan belum mendapat izin dan koordinasi dengan pimpinan sehingga kami cabut secara resmi,” ucap Basri dalam jumpa pers di Kantor DPD DKI Jakarta di Cikini, Jakarta Pusat pada Sabtu malam (29/6).
Keempatnya kena tegur Plt Ketua Umum DPD I Partai Golkar DKI Jakarta, Rizal Mallarangeng. Musyawarah Nasional belum juga terbersit dalam perjalanan partai itu. Tetapi pernyataan dukung mendukung calon ketua umum sudah terkabar di sana-sini.
“Kami DPD Partai Golkar DKI Jakarta solid, mendukung Airlangga Hartarto sebagai ketua umum,” kata Celi, nama sapaan Rizal Mallarangeng, di Jakarta Pusat pada Minggu (30/6).
Dua nama, Bambang Soesatyo dan Airlangga Hartarto, tengah mengemuka di Partai Golkar. Bamsoet, nama sapaan Bambang Soesatyo, ingin maju sebagai ketua umum Partai Golkar meski Munas masih jauh panggang dari api. Jika dilihat dari masa kepengurusan lima tahunan periode sebelumnya (2014-2019) maka Munas harusnya jatuh pada bulan Desember 2019.
Tapi Bamsoet berbekal Surat Dewan Pembina Partai Golkar Nomor K-21/ WANBIN/ GOLKAR/ 2019 Jakarta tertanggal 25 Juni 2019. Surat itu mendorong Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto melakukan evaluasi atas pileg 2019.
Partai ini berhasil menduduki kursi terbanyak kedua, yakni 85 kursi di DPR. Tetapi soal perolehan suara, Partai Golkar hanya bertengger di urutan ketiga dengan 12,31 persen suara dalam pileg.
Sedangkan pada Pileg 2014 lalu partai ini berhasil menduduki 107 kursi dengan perolehan suara 14,45 persen. Evaluasi inilah yang akan mendorong Munas secepatnya.
Menurut Bamsoet evaluasi digelar melalui Rapat Pleno DPP Partai Golkar. Jika permasalahannya cukup akut, karena menyangkut kinerja organisasi, maka akan digulirkan Munas dengan didahului Rapat Pimpinan Nasional.
Soal kapan waktunya, tak perlu menunggu Desember 2019. AD/ ART Partai Golkar tidak menuliskan soal pelaksanaan di bulan tertentu, hanya masalah tahun saja.
“Memang dikatakan bisa maju enam bulan, artinya bisa-bisa range-nya Juni-Juli sampai Desember 2019. Bisa maju enam bulan, bisa mundur enam bulan. Jadi boleh,”ucap Bamsoet ketika ditemui di Rumah Dinas Ketua DPR, Jakarta pada Kamis (4/7).
Tanpa perlu menunggu rapat pleno, Bamsoet pun lantas menyatakan dirinya maju sebagai calon ketua umum. Dukungan dari pengurus daerah mengalir kemudian. Ia mengaku beberapa pengurus daerah bertandang ke Jakarta untuk menemuinya dan memberikan dukungan.
Beberapa pendukung Bamsoet di jajaran DPP Partai Golkar ikut sibuk di rumah Dinas Ketua DPR, mereka menyusun agenda, hingga menyusun strategi. Beberapa diantaranya seperti Bendahara Umum DPP Golkar Robert Joppy Kardinal, Korbid Kemaritiman DPP Golkar Elvis Junaidi hingga eks Korbid pemenangan wilayah Timur Aziz Samual.
Bambang menyebutkan sudah lebih separuh dari DPD I dan DPD II Partai Golkar telah memberikan dukungan. Tapi ia mengaku mereka lebih suka diam-diam karena takut timbul masalah seperti yang dialami oleh pengurus DPD II di DKI Jakarta.
Namun beberapa pengurus daerah tetap tak khawatir menyatakan dukungan mereka. Misal saja Pengurus DPD I Partai Golkar Provinsi Maluku, Muhammad Jamil Difinubun. Ia menegaskan dukungannya sambil mewanti-wanti agar DPP Partai Golkar tidak mencopot jabatan pendukung Bamsoet.
“Dukungan dari berbagai daerah kepada salah satu kandidat ketua umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, jangan malah diperuncing menjadi kegaduhan nasional. Karenanya, DPP Partai Golkar tidak perlu sampai mem-Plt-kan pengurus DPD provinsi maupun kabupaten/kota hanya karena masalah dukung-mendukung kandidat,” ujar Jamil usai memberikan dukungan di rumah dinas Bamsoet, Jalan Widya Chandra, Jaksel, Kamis (4/7).
Dukungan terbuka juga diungkap Ketua DPD II Partai Golkar Kendal, Tardi. Ia turut datang ke rumah dinas Bamsoet. Dukungan ini melengkapi berbagai dukungan sebelumnya dari DPD Kabupaten/ Kota Kepulauan Riau, Ciamis, Kota Cirebon, Kabupaten Kuningan, dan lainnya. Hingga kini pernyataan dukungan masih terus bergulir.
Politikus Partai Golkar, Yorrys Raweyai, mengaku turut berada di belakang barisan Bamsoet. Alasannya beberapa pengurus daerah meresahkan masalah kinerja organisasi kepadanya dan memberikan dukungan kepada Bamsoet. Banyak ketua DPD I dan II Partai Golkar masih berstatus pelaksana tugas.
“Ada sembilan plt (pelaksana tugas) sejak dia (Airlangga) menjadi ketum sampai sekarang tidak definitifkan (tidak dipilih ketua baru melalui Musyawarah Daerah Luar Biasa),” ucap Yorrys ketika ditemui di kawasan Kemang, Jakarta pada Rabu (3/7).
Yorrys mengklaim dukungan pengurus daerah kepada Bamsoet mencapai 400 pemilik suara di Munas kelak. Pemilik suara itu terdiri atas 34 DPD I, 514 DPD II, 10 organisasi massa sayap Partai Golkar, dan satu Dewan Pembina Partai Golkar.
Klaim raupan dukungan juga diumbar oleh kubu Airlangga. Ketua DPD I Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut jumlah 468 pemilik suara Munas Partai Golkar mendukung Airlangga. Dukungan itu antara lain DPD I Sulsel, Sulbar, Kaltim, DKI Jakarta, Jabar, Jatim, serta DPD I Golkar Sumut.
"Tadi malam Sulut, NTT, kemudian Banten, kemudian Yogyakarta, Malut. Sebelumnya Kalsel yang tadinya mendukung sana (Bamsoet)," ujar Dedi Mulyadi ketika ditemui pada Selasa (10/7).
Ketua DPD I Partai Golkar Daerah Istimewa Yogyakarta, Haryadi Suyuti, mengungkap bahwa ia tidak ingin gegabah soal dukung mendukung ini. Menurutnya ada pakem organisasi yang harus dilalui soal Munas dan pencalonan ketua umum. Sejauh ini tidak ada masalah dengan kepemimpinan Airlangga.
“Kita tidak bermain-main dalam dinamika partai yang menjadi persoalan elit. Harapan saya elite golkar konsolidasi,” ungkapnya.
Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan Nurdin Halid menyebutkan hal sama dengan Haryadi. Mekanisme organisasi harus dilalui jika ingin menyelenggarakan Munas. Soal kapan waktunya, akan diputuskan melalui Rapat Pleno DPP Partai Golkar.
Saat ini, menurut dia, kekuatan Bamsoet dan Airlangga masih setimbang. Jadi tak perlu gegabah menyatakan dukungan.
Beberapa tokoh senior Partai Golkar seperti Agung Laksono dan Akbar Tanjung menyebutkan jika kepemimpinan Airlangga saat ini masih cukup efektif. Posisi partai terbesar kedua di DPR periode 2019-2024 menurut mereka sebuah prestasi.
“Jadi saya merasa kepemimpinan Airlangga ini baik, dan kalau memang semua menghendaki Pak Airlangga untuk menjabat kembali, saya kira wajar dan patut didukung,” ucap Akbar usai Perayaan Ulang Tahun Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia di Jakarta pada Jumat (5/7).
Ketua Bidang PP Wilayah Jateng III (Pati dan Solo Raya) Partai Golkar Firman Soebagyo menyarankan agar Airlangga tetap melakukan rapat koordinasi melalui DPP Partai Golkar terkait kabar Munas dan pencalonan ketua umum ini. Kabar persaingan antara Bamsoet dan Airlangga ini harus mulai dibicarakan supaya tidak mengganggu kinerja partai.
“Pastinya pleno wajib diselenggarakan tetapi orientasinya untuk menyikapi persaingan dua nama ini dulu, supaya jelas duduk masalahnya. Apakah nanti harus ada Rapimnas dan seterusnya itu biar diputuskan secara organisasi,” jelas dia ketika ditemui di kediamannya di Pondok Indah, Jakarta pada Sabtu (6/7).
Urusan ini memang masih bergulir panas. Kabar yang diterima dari fungionaris Partai Golkar, Hendri Jauhari Oratmangun, menyebutkan DPD I Partai Golkar Maluku menonaktifkan 10 Ketua Umum DPD II Kabupaten/ Kota se-Maluku dan mengangkat 10 pelaksana tugas.
“Yang dinonaktifkan ini mendukung Bamsoet,” tulisnya dalam pesan singkat pada (10/7).
Namun saat ini belum diperoleh konfirmasi dari Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Maluku Richard Rahakbauw. Tapi pastinya kabar pecat-memecat sudah bikin panas walau masih jauh dari Munas Golkar.
