Gejolak Internal PPP, Mardiono Copot Sekjen-Waketum
PerbesarKetua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono menonaktifkan Taj Yasin Maimoen dari jabatan Sekretaris Jenderal dan Agus Suparmanto dari jabatan Wakil Ketua Umum PPP. Mardiono menyebut langkah tersebut merupakan bagian dari restrukturisasi dan pergantian kepengurusan partai.
“Ya sudah biasa di dalam organisasi itu, seperti halnya di dalam organisasi yang lain maupun partai politik, yaitu melakukan restrukturisasi dan pergantian kepengurusan. Itu sudah hal yang biasa, ya. Itu bukan barang terlarang, pertama. Yang kedua, ini adalah proses politik internal, ya. Sekali lagi ini proses politik internal. Jadi di dalam organisasi atau partai politik itu adalah rumah tangga,” kata Mardiono kepada wartawan, Senin (2/11).
Ia menjelaskan, persoalan internal yang berujung pada restrukturisasi tersebut sebenarnya telah berlangsung cukup lama, yakni sejak pelaksanaan Muktamar PPP pada September 2025.
Menurut Mardiono, setelah muktamar, sempat terjadi perbedaan pendapat di internal partai. Namun, persoalan tersebut diklaim telah diselesaikan melalui proses rekonsiliasi.
Setelah proses rekonsiliasi, Mardiono mengatakan pihaknya telah mengajukan perubahan kepengurusan kepada Kementerian Hukum. Namun, menurut dia, kedua kader tersebut tidak pernah aktif dalam berbagai kegiatan resmi maupun agenda sosial yang diselenggarakan partai.
Ia menyebut, undangan kegiatan organisasi yang tidak dihadiri keduanya mencakup agenda resmi yang bersifat konstitusional, seperti rapat harian, rapat koordinasi, hingga kegiatan dalam rangka memperingati hari besar Islam.
Selain itu, keduanya juga disebut tidak pernah menghadiri kegiatan sosial yang diselenggarakan PPP, baik di kantor pusat maupun di luar kantor.
Mardiono kemudian memaparkan sejumlah agenda partai yang menurutnya tidak dihadiri oleh Taj Yasin maupun Agus Suparmanto. Salah satunya adalah Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP yang digelar di Makassar pada Februari 2026.
Sebelum Mukernas, PPP disebut telah lebih dahulu menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) pertama. Namun, setelah rangkaian kegiatan tersebut, Mardiono mengatakan kedua kader itu tetap tidak menghadiri agenda partai.
Ia menegaskan, Mukernas merupakan forum tertinggi kedua dalam struktur organisasi PPP. Kegiatan tersebut dihadiri oleh kader dari berbagai daerah, mulai dari ketua dan sekretaris hingga anggota fraksi PPP di seluruh Indonesia.
Mardiono bahkan mengungkapkan, Agus Suparmanto selaku Sekjen PPP saat itu disebut mengirimkan surat kepada Polda Sulawesi Selatan agar kegiatan Mukernas dihentikan karena dinilai ilegal.
“Jadi sebelumnya itu ada Rakornas pertama dulu, kemudian di bulan Februari itu dilaksanakan Mukernas (Musyawarah Kerja Nasional) yang diselenggarakan di Makassar. Juga tidak hadir. Ini forum tertinggi kedua dari partai politik, tidak pernah hadir,” kata dia.
“Bahkan saudara Sekretaris Jenderal itu mengirimkan surat kepada Polda Sulawesi Selatan bahwa acara tersebut adalah ilegal dan harus dihentikan. Padahal itu seluruh kader Indonesia berkumpul di Makassar, namanya Mukernas, dihadiri oleh ketua dan sekretaris, dan anggota fraksi di seluruh Indonesia,” sambungnya.
Setelah Mukernas di Makassar, PPP kemudian menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Nasional bagi anggota fraksi partai di seluruh Indonesia. Kegiatan tersebut diselenggarakan di Bali pada pekan yang sama.
Menurut Mardiono, Bimtek Nasional merupakan agenda rutin yang menjadi bagian dari kewajiban konstitusi partai. Kegiatan tersebut dapat dilaksanakan hingga tiga kali dalam satu tahun dan dibiayai melalui anggaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Namun, ia menyebut Taj Yasin dan Agus Suparmanto juga tidak menghadiri kegiatan tersebut.
Mardiono mengatakan keduanya juga tidak menghadiri kegiatan konsolidasi organisasi di daerah. Kegiatan tersebut meliputi Musyawarah Wilayah (Muswil) dan Musyawarah Cabang (Muscab) yang digelar di berbagai wilayah Indonesia.
“Bahkan menyatakan bahwa hasil-hasil dari konsolidasi itu dinyatakan tidak sah oleh mereka. Kemudian mereka kirim surat ke mana-mana seluruh Indonesia yang ditandatangani oleh saudara Sekretaris Jenderal itu sendiri dengan menggunakan kop yang nyetak sendiri, stempel bikin sendiri,” ujarnya.
“Bahkan pernah dilaporkan ke Polda Metro oleh kantor Sekretariat DPP Partai Persatuan Pembangunan karena surat-surat itu tidak sesuai dengan nomor register, kop surat tidak sesuai naskah aslinya, stempel tidak sesuai dengan ukurannya. Ada banyak hal lain, saya tidak menjelaskan semua,” lanjut Mardiono.
Mardiono mengatakan, desakan untuk segera melakukan restrukturisasi juga muncul dalam Rakornas PPP yang telah digelar sebanyak tiga kali. Menurut dia, para kader meminta agar persoalan kepengurusan segera diselesaikan mengingat partai akan menghadapi tahapan verifikasi Pemilu.
Ia khawatir persoalan internal tersebut justru menghambat persiapan partai dalam menghadapi proses verifikasi Pemilu apabila tidak segera dituntaskan.
“Jadi kalau saya analogikan, saya sebagai seorang pilot membawa penumpang satu pesawat ini, kalau ada yang ribut satu atau dua, untuk kenyamanan penumpang yang lain, untuk tujuan keselamatan penumpang yang lain, kan harus kita turunkan penumpang yang ribut itu. Kalau perlu bahkan mendarat darurat kan untuk menurunkan penumpang itu. Betul enggak?” katanya.
Meski demikian, Mardiono kembali menegaskan bahwa langkah terhadap Taj Yasin dan Agus Suparmanto merupakan bagian dari proses politik internal PPP. Ia menyebut, proses tersebut nantinya akan dilanjutkan dengan tahapan administrasi.
“Jadi tidak ada istilah dipecat itu sebenarnya tidak ada. Tapi ini adalah restrukturisasi, melakukan sebuah efektivitas dalam kendali kepengurusan agar efektif. Kalau dipecat itu misalnya dia diberhentikan lalu KTA-nya dicabut, dia bukan anggota PPP lagi, itu baru namanya dipecat. Tapi kalau karena ketidakaktifannya kemudian dinonaktifkan atau diganti orang lain, itu ya hal yang biasa saja dalam sebuah organisasi partai politik,” jelas Mardiono.
Pengganti Taj Yasin dan Agus Masih Diproses
Lebih lanjut, Mardiono mengatakan PPP saat ini masih memproses penunjukan pengganti Agus Suparmanto dan Taj Yasin untuk mengisi posisi Waketum dan Sekjen.
Meski belum mengumumkan nama pengganti keduanya, ia memastikan fungsi dan tugas yang sebelumnya melekat pada jabatan tersebut tetap dijalankan oleh kader lain agar aktivitas organisasi tidak terhenti.
“Kita kan tidak bisa organisasi berhenti, karena kita partai politik yang menyangkut ketatanegaraan, hubungan dengan pemerintah, hubungan dengan rakyat. Kita punya legislatif seluruh Indonesia jumlahnya 1.000 lebih. Dia juga butuh layanan administrasi dan seterusnya. Jadi tidak mungkin berhenti organisasi kan, harus jalan,” katanya.
Mardiono juga mengklaim keduanya sudah mengetahui persoalan tersebut.
“Ya kalau disampaikan ya, dia kan sudah respon. Dia kan sudah bersama untuk datang ke DPW. Orang saja bilang ini kok ramai, semua orang sudah tahu, ya pasti sudah disampaikan. Orang lain saja sudah tahu, masa dirinya enggak tahu,” ujarnya.
Ia memastikan pergantian kepengurusan tersebut tidak akan mengganggu persiapan PPP dalam menghadapi Pemilu 2029. Menurutnya, aktivitas partai selama ini tetap berjalan meskipun kedua kader tersebut disebut tidak aktif.
“Oh, enggak lah. Enggak ada yang terganggu. Semua berjalan. Kalau mengikuti dalam setiap event dan kegiatan secara nasional seluruh Indonesia, semuanya berjalan. Bukan berarti karena tidak aktifnya dua orang itu organisasi tidak jalan. Nggak, itu jalan. Tetapi daerah-daerah mendesak agar supaya lebih efektif lagi segera dilakukan restrukturisasi,” tutup Mardiono.