Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 © PT Dynamo Media Network
Version 1.98.0
Gelombang PHK Massal di Kementerian dan Lembaga AS Dimulai
14 Februari 2025 7:48 WIB
·
waktu baca 2 menit
ADVERTISEMENT
Pemecatan massal di sejumlah kementerian dan lembaga di pemerintah federal Amerika Serikat (AS) dimulai pada Kamis (13/2). Hal itu merupakan bagian dari upaya bersih-bersih birokrasi yang dilakukan Presiden Donald Trump dan Kepala Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE), Elon Musk.
ADVERTISEMENT
Laporan kantor berita Reuters, email phk sudah dikirimkan ke sejumlah aparatur sipil negara dalam 48 jam. Sebagian besar karyawan yang diberhentikan masih berstatus probation.
"Badan ini menemukan bahwa Anda tidak layak untuk terus bekerja karena kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan Anda tidak sesuai dengan kebutuhan saat ini, dan kinerja Anda belum memadai untuk membenarkan pekerjaan lebih lanjut dengan Badan ini,” tulis surat yang dikirim ke setidaknya 45 orang yang menjalani masa percobaan di salah satu badan federal AS.
Sumber Reuters menambahkan, badan dan kementerian yang sudah menerima phk karyawan di antaranya adalah Kementerian Pendidikan, Badan Usaha Kecil, Biro Perlindungan Keuangan Konsumen, dan Badan Layanan Umum hingga kantor Manajemen Personalia.
Surat pemecatan yang dikirim ke beberapa pegawai di Kementerian Pendidikan bahkan menulis mereka yang terkena PHK pekerjaannya dianggap tidak menguntungkan kepentingan publik.
ADVERTISEMENT
Sementara itu, laporan lain mengungkap semua staf probation di Kantor Manajemen Personalia yang terdampak diberi tahu pemecatan lewat panggilan kelompok. Mereka bahkan diminta meninggalkan kantor paling lambat Kamis (13/2) pukul 15.00.
Sampai sekarang Pemerintah AS belum mengumumkan berapa banyak pekerja yang terkena PHK pada gelombang pertama Kamis ini.
Adapun pemecatan tersebut adalah janji Trump saat kampanye lalu. Ketika itua Trump berjanji siap mengurangi ukuran pemerintah federal yang dianggapnya terlalu besar.
Saat dimintai konfirmasi mengenai pemecatan gelombang pertama, DOGE menyebut itu sejalan dengan kebijakan baru pemerintah.
"Pemerintahan Trump mendorong lembaga-lembaga untuk menggunakan masa percobaan sebagaimana yang dimaksudkan: sebagai kelanjutan dari proses lamaran pekerjaan, bukan hak untuk pekerjaan tetap," kata juru bicara DOGE.
ADVERTISEMENT