Gencatan Senjata Berakhir, Militer Ethiopia Kembali Bentrok dengan Milisi Tigray

Asap mengepul dari lokasi serangan udara, di Mekelle, ibu kota wilayah Tigray, Ethiopia Rabu (20/10/2021). Foto: Stringer/Reuters

Ethiopia kembali mencekam. Pertempuran antara pasukan pemberontak dari wilayah Tigray dan angkatan militer pemerintah pusat telah meletus di sekitar Kota Kobo, pada Rabu (24/8).

Insiden mengakhiri gencatan senjata yang telah disepakati oleh kedua pihak selama berbulan-bulan.

Pecahnya pertempuran tersebut menjadi pukulan besar terhadap harapan untuk pembicaraan damai antara pemerintah di bawah Perdana Menteri Abiy Ahmed dengan kelompok pemberontak yang mengendalikan wilayah Tigray, Front Pembebasan Rakyat Tigray (TPLF).

“Pada pukul 5 pagi hari ini (TPLF) telah menyerang di Front Timur; dari arah Bisober, Zobel, dan Tekulshe — secara efektif telah melanggar gencatan senjata,” kata layanan komunikasi pemerintah dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip dari Reuters.

Sehari sebelumnya, beredar informasi di media sosial terkait pergerakan militer di sekitar Kota Kobo. Kabar ini dinilai oleh militer pemerintah sebagai berita palsu yang digunakan oleh TPLF untuk menyerang dan menutupi jejak mereka.

“Sudah menjadi rahasia umum bahwa mereka (TPLF) berkampanye untuk memberatkan tentara kami,” sambung pernyataan itu, seraya menyebut TPLF telah melakukan propaganda pra-konflik melalui penyebaran berita palsu soal pergerakan militer pemerintah.

Seorang anggota Pasukan Khusus Amhara memegang senjatanya di Humera, Ethiopia. Foto: Eduardo Soteras/AFP

Namun masing-masing pihak saling tuduh atas siapa yang bertanggung jawab di balik dilanggarnya gencatan senjata tersebut. TPLF menyangkal kebenaran dari pernyataan-pernyataan pemerintah tersebut.

Di sisi lain, TPLF menuding justru pemerintah yang melanggar perjanjian gencatan senjata. Dalam sebuah pernyataan, pihaknya meyakini serangan di Kota Kobo adalah sebuah pengalihan dan pasukannya memperkirakan akan terjadi serangan besar dari wilayah barat Tigray.

Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Pemimpin TPLF Debretsion Gebremichael. “Proses perdamaian sedang sengaja digagalkan oleh pemerintah,” kata dia. Gebremichael menuding pemerintah mencoba menghalangi penyelidikan kejahatan perang dan memblokade wilayah Tigray.

Pemerintah kemudian membeberkan fakta lain yang mengarah kepada TPLF selaku pelanggar gencatan senjata. Penasihat keamanan nasional untuk perdana menteri, Redwan Hussein, mengatakan angkatan militer Ethiopia telah menembak jatuh sebuah pesawat yang membawa senjata ke Tigray.

Pesawat itu memasuki wilayah udara Ethiopia dari negara tetangga Sudan. Namun Hussein tidak memberikan rincian terkait lokasi di mana pesawat itu ditembak jatuh.

Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed. Foto: REUTERS/Mohamed Nureldin Abdallah/File Photo

Penemuan itu ditolak mentah-mentah oleh TPLF. Dalam sebuah cuitan di Twitter, juru bicara TPLF Getachew Reda mengatakan pernyataan tersebut adalah kebohongan terang-terangan. Pihak Sudan, terkait hal ini, tidak dapat dihubungi untuk memberikan konfirmasi.

Konflik di Tigray meletus pada November 2020 lalu dan meluas ke wilayah Afar dan Amhara setahun kemudian. Pada November lalu, TPLF sempat hendak menuju ibu kota Addis Ababa, namun dipukul mundur oleh angkatan militer pemerintah pusat.

Akibat situasi yang semakin memburuk, akhirnya kedua pihak menyepakati gencatan senjata pada Maret tahun ini. Kabar itu juga diumumkan oleh pemerintah secara resmi, sehingga bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan di wilayah itu dapat tersalurkan.

Warga Ethiopia yang melarikan diri dari pertempuran yang sedang berlangsung di wilayah Tigray duduk dengan barang-barang mereka di desa Hamdait di perbatasan Sudan-Ethiopia di negara bagian Kassala timur, Sudan, (14/11). Foto: El Tayeb Siddig/REUTERS

Pasalnya, pertempuran di negara terpadat kedua di Afrika ini telah membuat jutaan orang mengungsi, mendorong sebagian wilayah Tigray ke dalam kelaparan dan menewaskan ribuan warga sipil. Kemudian, pada Juni tahun ini, Abiy membentuk sebuah komite khusus untuk bernegosiasi dengan TPLF.

Pihaknya mengutarakan keinginan untuk bernegosiasi tanpa prasyarat. Namun pemerintah Tigray ingin agar pemulihan layanan kepada warga sipil dapat dipulihkan sebelum negosiasi dimulai. Sebab, sejak angkatan militer pemerintah menarik pasukannya pada akhir Juni, layanan perbankan dan komunikasi di Tigray juga terhenti. Sehingga, distribusi bantuan kemanusiaan pun terbatas.

Menurut PBB, hampir 90 persen masyarakat di wilayah Tigray membutuhkan bantuan makanan. Konflik di wilayah itu telah mengakibatkan meroketnya tingkat kekurangan gizi dan situasinya diperkirakan akan memburuk hingga panen Oktober.

Sekjen PBB, Antonio Guterres, juga mengimbau diberlakukan kembalinya gencatan senjata pada Rabu (24/8). Ia meminta kedua pihak untuk berunding soal pembicaraan damai, akses kemanusiaan skala penuh, dan pembangunan kembali layanan sipil di Tigray.