Gerakan Nasional Peduli Tetangga, Gus Ipul Ajak Warga Ikut Mutakhirkan Data
PerbesarPemerintah telah mencanangkan Gerakan Nasional Peduli Tetangga, sebuah kepedulian sosial untuk membantu tetangga atau keluarga yang membutuhkan bantuan sosial (bansos) namun belum terdaftar, melalui pendaftaran bansos secara digital.
Masyarakat yang memenuhi syarat dapat mendaftar menjadi Agen Perlinsos (perlindungan sosial) melalui kanal yang telah disediakan. Nantinya, Agen Perlinsos akan membantu melakukan pendaftaran bansos secara digital. Hal ini penting karena tidak semua masyarakat memiliki telepon pintar, literasi digital, dokumen lengkap, atau keberanian untuk mendaftar sendiri.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjelaskan bahwa digitalisasi bansos merupakan salah satu bagian dari upaya pemerintah untuk memperoleh data secara real-time di lapangan, sekaligus proses pemutakhiran data.
“Untuk pertama kalinya diuji coba di Banyuwangi, kemudian setelah itu diteruskan, sekarang uji cobanya di 42 kabupaten kota seluruh Indonesia. Kita harapkan dengan adanya digitalisasi bansos ini nanti, upaya penyaluran-penyaluran bansos akan lebih tepat sasaran,” kata Gus Ipul saat konferensi pers di Kantor Kemensos, Jakarta, Selasa (8/9/2026).
Gus Ipul mengajak semua masyarakat termasuk pendamping, relawan, tokoh masyarakat, ataupun semua yang memiliki kesempatan dapat berpartisipasi dalam perbaikan data ini dengan menjadi Agen Perlinsos, membantu agar seluruh masyarakat yang membutuhkan dapat memperoleh bansos.
“Ketika kita uji coba di Banyuwangi, kita menemukan fakta bahwa memang belum semua masyarakat terbiasa dengan menggunakan smartphone. Tentu perlu sosialisasi, edukasi, bagaimana memanfaatkan dengan baik digitalisasi bansos itu. Makanya kami bersama dengan tim ingin mengajak masyarakat luas untuk bisa menjadi agen-agen daripada digitalisasi bansos ini,” ujarnya.
Bagi masyarakat yang ingin menjadi Agen Perlinsos dapat mendaftar dengan mudah melalui kanal website agent-perlinsos.kemensos.go.id, dengan melakukan verifikasi mengisi data yang diperlukan.
Jika telah terdaftar, maka Agen Perlinsos sudah siap membantu tetangga atau keluarga di sekitarnya. Namun penentuan kelayakan dan penetapan penerima bansos tetap berdasarkan melalui verifikasi, kriteria program, atau ketersediaan kuota. Semua proses dilakukan tanpa pungutan, dan dengan persetujuan warga, serta menjaga kerahasiaan data pribadi.
“Dengan begitu, gerakan ini nanti kalau misalnya bisa berhasil menjadi gerakan dari kita semua untuk lebih peduli daripada tetangga-tetangga kita. Sebab masih banyak di sekitar kita ini yang tentu belum masuk dalam data. Bahkan disebut oleh Presiden itu mereka the invisible people, penderitaannya sendiri kadang-kadang belum nampak oleh kita,” ungkapnya.
Dalam kesempatan ini Gus Ipul yang didampingi Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti juga menjelaskan terkait hasil pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Sejak Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang DTSEN resmi ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada Februari 2025, sebanyak 4,3 juta lebih Keluarga Penerima Manfaat (KPM) baru pada Desil 1-4 yang awalnya tidak mendapatkan bansos, kini mendapatkan bansos.
Capaian ini tentu tidak lepas dari peran dan kolaborasi Kementerian/Lembaga dan juga pemerintah daerah, di mana BPS diberi tugas oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi pengelola data tunggal.
“Sementara Kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, diwajibkan untuk membantu pemutakhiran dengan mengirimkan berbagai data-data yang didapatkan sesuai bidang tugas masing-masing untuk dilakukan verifikasi, validasi, dan disetarakan sesuai dengan ukuran-ukuran yang telah ditetapkan oleh BPS, kemudian disajikan dalam bentuk pemeringkatan relatif berupa desil 1 sampai desil 10,” kata Gus Ipul.
Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa DTSEN merupakan arah dan terobosan baru, bagaimana pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo ingin membuat data tunggal dari yang sebelumnya tersebar di berbagai Kementerian dan tidak terkonsolidasikan dengan baik.
“Nah dengan adanya tadi Inpres nomor 4 tahun 2025, data-data yang tersebar kemudian dikonsolidasikan dan ditunggalkan, dan BPS diberikan mandat untuk melakukan hal itu sesuai dengan amanat yang tercantum,” kata Amalia.
Lebih lanjut, Amalia mengungkapkan bahwa BPS diberikan tugas tersebut karena memang mempunyai ahli statistik yang banyak di antara lembaga lainnya serta merupakan lembaga statistik negara yang memang bertugas memastikan penyajian data yang digunakan oleh pemerintah akurat.
“DTSEN ini isinya adalah registrasi ataupun database yang merupakan Kumpulan semua daftar penduduk Indonesia yang memiliki NIK dan KK, yang kita jadikan satu di dalam satu data tunggal, nah jadi DTSEN itu pada dasarnya adalah sebagai social registry atau kita sebut dengan database masyarakat seluruh masyarakat Indonesia yang kemudian berisi tentang kondisi sosial dan ekonomi seluruh masyarakat Indonesia,” pungkasnya.