Pertemuan Prabowo - SBY Ditunda karena Cawapres Belum Final

Wakil Ketua DPR Fadli Zon. (Foto: Nadia Riso/kumparan)

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto batal menggelar pertemuan lanjutan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada malam ini, Minggu (29/7). Pertemuan tersebut diundur hingga besok, Senin (30/7).

Waketum Gerindra Fadli Zon menjelaskan, batalnya dua pimpinan partai tersebut bertemu, karena masih harus menyelesaikan rapat internal masing-masing. Untuk Gerindra menurut Fadli, salah satu pembahasan yang harus diselesaikan yaitu simulasi nama cawapes Prabowo.

"Saya kira masih ada beberapa perkembangan yang kita bicarakan bersama-sama juga, termasuk apa yang menjadi masukan-masukan para ulama melalui Ijtima ulama," kata Fadli di Rumah Juaalan Wijaya 1, Kebayoran Baru, Jakarta, Minggu (29/7).

Dalam rekomendasi tersebut mengusulkan nama Ustaz Abdul Somad dan Salim Segaf Al Jufri sebagai cawapres. Fadli menganggap masukan tersebut sangat penting.

"Kami sangat hargai apalagi merekomendasikan Pak Prabowo sebagai presiden. Tentu ini masukan kami akan menjadi bahan pembicaraan, masukan kami," jelasnya.

"Itu nanti kami bicarakan juga di dalam seperti apa dan tentu juga dengan mitra-mitra koalisi kami," lanjutnya.

Agus Harimurti Yudhoyono (kanan) mendampingi Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto seusai pertemuan tertutup di Jakarta, Selasa (24/7). (Foto: Instagram @mediaahy)

Sebelumnya, Kadiv Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menyebut alasan pertemuan itu batal karena masih menyelesaikan rapat internal di masing-masing partai.

"Pertemuan lanjutan kedua pimpinan partai batal karena masing-masing masih menyelesaikan rapat internal. Kalau di Demokrat rapat di majelis tinggi," jelasnya.

"Jadi kan biar enggak terburu-buru gitu, " imbuhnya.

Diketahui, pertemuan Prabowo dan SBY juga pernah menggelar pertemuan Selasa (24/7). Keduanya berusaha untuk menjajaki koalisi masing-masing untuk menghadirkan calon alternatif di luar capres petahana.