Gerindra DKI Nilai PSI Naif Kembalikan Uang Reses

26 Desember 2019 17:46 WIB
comment
3
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, Syarif. Foto: Moh Fajri/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, Syarif. Foto: Moh Fajri/kumparan
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Anggota DPRD DKI Jakarta dari PSI mengembalikan sisa dana reses Rp 752 juta. Melihat hal itu, Gerindra menilai, sikap itu merupakan hal yang naif.
ADVERTISEMENT
anggota DPRD DKI Fraksi Gerindra Syarif mengatakan, mengembalikan sisa dana reses sebagai bentuk efisiensi merupakan hal yang naif. Di sisi lain, PSI justru tidak menyelesaikan semua titik yang seharusnya didatangi anggota fraksi PSI selama reses.
“Menurut saya sih naif aja, anggota dewan itu kerjanya bukan begitu. Itu tugas dinasnya BPRD, tugasnya kasih duit. Yang penting itu menggunakannya, yang dimaksud efisiensi itu bukan begitu,” kata Syarif saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (26/12).
"Yang dimaksud efisiensi itu situnya bukan enggak dipakai. Saya belanja apa ya, saya belanja snack, snack misalnya 13 ribu satu boks, saya belanja Rp 10 ribu, saya pulangin (sisanya), yang dimaksud efisien situnya bukan enggak dipakai," tambah dia.
Suasana rapat paripurna di DPRD DKI, terkait tanggapan fraksi terhadap RAPBD, Rabu (4/13). Foto: Andest Herli Wijaya/kumparan
Fraksi PSI memiliki 8 anggota di DPRD DKI Jakarta. Setiap anggota memiliki jatah mendatangi warga dan konstituen, yakni 16 titik. Bila ditotal harusnya PSI datang ke 128 titik. Tapi, selama reses mereka hanya datang ke 102 titik.
ADVERTISEMENT
“Jadi ada kesempatan diberikan oleh negara, bahwa setiap setahun, tiga kali turun ke dapil. Untuk menyerap aspirasi. Sebanyak mungkin ketemu masyarakat. Kalau dipulangin ya, atau dibalikin tidak memenuhi perencanaan seperti 16 titik, masyarakat yang menilai,” kata Syarif.
Anggota DPRD DKI Idris Ahmad (kanan). Foto: Dok. PSI
Syarif menilai, tidak terpenuhinya target titik yang harus didatangi akan berdampak pada aspirasi yang warga yang tidak terserap dengan baik. Hal ini dialami sendiri olehnya.
"Orang itu turun ke masyarakat, cukup, masyarakat yang bisa tersambung kan. Ini kan putus-putus. Orang bikin program begitu rapat di DPRD, hasil reses saya enggak dipakai. Orang 6-8 titik. Coba kalau banyak, kan ada banyak lagi program yang diakomodir untuk pemerintah," jelas dia.
Syarif pun bercerita tentang partainya yang selalu ‘nombok’ ketika menjalani reses ke konstituen. Hal ini, kata Syarif, termasuk salah satu Gerindra memaksimalkan pertemuan dengan konstituen.
ADVERTISEMENT
“Kalau kita justru harus dimaksimalkan semua titik. Gerindra malah tekor, setiap ngadain acara itu tekor. Biasa kan Gerindra campur dangdutnya kan, rakyat harus dihibur,” kata Syarif.
“Ya tekor sampai Rp 5-7 juta,” sambung lagi.
Mengenai dana reses, menurut Syarif, perlu dibentuk satu badan yang secara khusus bertugas untuk mengawasinya. Tujuannya, supaya dana digunakan secara efektif dan tepat sasaran.
“Kalau ada pikiran atau wacana seperti itu, saya setuju. Untuk kedepannya itu di buat pengawasan. Supaya lebih efektif,” kata Syarif.