Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 ยฉ PT Dynamo Media Network
Version 1.99.1
1 Ramadhan 1446 HSabtu, 01 Maret 2025
Jakarta
imsak04:10
subuh04:25
terbit05:30
dzuhur11:30
ashar14:45
maghrib17:30
isya18:45
Gerindra: Pak Ma'ruf Lebih Baik Mundur dari MUI Agar Tak Jadi Polemik
19 September 2018 9:41 WIB
Diperbarui 14 Maret 2019 21:06 WIB

ADVERTISEMENT
Ketua DPD Gerindra DKI M Taufik menilai bakal cawapres Ma'ruf Amin sebaiknya mundur dari jabatannya sebagai Ketum MUI. Sehingga, menurut Taufik, tidak akan ada lagi perdebatan soal perlu tidaknya Ma'ruf mundur dari lembaga yang menaungi ulama di Indonesia tersebut.
ADVERTISEMENT
"Kalau kita berpedoman kepada aturan, taati aturan itu. Tapi akan jauh lebih baik, ya mundur supaya tidak ada debatable. Lebih baik mundur Jadi enggak debatable gitu, mundur apa enggak mundur soal posisinya," kata Taufik kepada kumparan, Rabu (19/9).
Memang, berdasarkan AD/ART MUI, seorang petinggi MUI tidak boleh rangkap jabatan dengan jabatan di politik. Namun, menurut Taufik, hingga saat ini masih bisa diperdebatkan apakah Ma'ruf saat ini tengah rangkap jabatan atau tidak.
"Nah, itu kan debatable. Cawapres ya jabatan politiklah. Tapi saya kira aturan di MUI kan ada. MUI kan ada AD/ART, ya aturannya di sana gimana. Kalau dibilang, mundur ya harus mundur," lanjutnya.
Sementara, Ma'ruf Amin sempat menuturkan, ia tidak perlu mundur dari MUI selama belum mendapatkan jabatan baru. Ia juga menyebut baru akan mundur setelah resmi menjadi wakil presiden dan akan tetap menjabat sebagai Ketum MUI aktif selama masa kampanye berlangsung.
ADVERTISEMENT
"Kalau dimaknai bahwa tidak boleh merangkap, ketika saya diangkat menjadi wapres. Kalau sudah diangkat, saya harus mundur, kalau sekarang tidak harus mundur. Karena tidak harus mundur ya dijalani saja sampai nanti penetapan," ujar Ma'ruf di Kantor MUI, Jakarta Pusat, Selasa (18/9).
"Ya berdasarkan anggaran dasar, yang tidak boleh itu menjabat antara ketum MUI dan pejabat eksekutif, atau legislatif, atau pimpinan parpol," sambungnya.