News
·
4 Januari 2021 10:49

Gerindra Puji Polri Klarifikasi Pasal 2D Maklumat Kapolri: Terbuka dengan Kritik

Konten ini diproduksi oleh kumparan
Gerindra Puji Polri Klarifikasi Pasal 2D Maklumat Kapolri: Terbuka dengan Kritik (56506)
Anggota DPR Fraksi Gerindra Habiburokhman dalam diskusi “Evaluasi Publik dan Isu-isu Nasional Dalam 100 Hari Jokowi-Amin”. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan
Anggota Komisi III DPR Habiburokhman mengapresiasi Polri dalam menanggapi kritikan terkait Maklumat Kapolri Pasal 2D soal FPI. Ia menilai Polri sudah bersikap terbuka dengan menjelaskan secara rinci maksud dari Maklumat tersebut.
ADVERTISEMENT
"Klarifikasi Polri bahwa Pasal 2D Maklumat soal FPI cukup melegakan. Kami senang mendengar bahwa Polri secara resmi, tegas dan jelas menyatakan bahwa Pasal 2D tersebut sama sekali tidak dimaksudkan untuk membatasi kebebasan pers dalam menyampaikan pemberitaan. Hal yang dibatasi oleh Pasal 2D tersebut adalah penyebaran ujaran kebencian, berita bohong, fitnah yang memang secara hukum dilarang oleh UU," kata Habiburokhman, Senin (4/1).
"Terlepas dari dicabut atau tidaknya Pasal 2D tersebut, kami menganggap bahwa dengan adanya klarifikasi menunjukkan bahwa Polri membuka diri atas kritik dan masukan dari masyarakat sipil," lanjut Wakil Ketua Umum Gerindra itu.
Gerindra Puji Polri Klarifikasi Pasal 2D Maklumat Kapolri: Terbuka dengan Kritik (56507)
Maklumat Kapolri Tentang Penghentian aktivitas dan organisasi FPI. Foto: Dok. Istimewa
Habiburokhman menyebut, klarifikasi yang dibuat Polri memiliki kekuatan mengikat yang sama dengan maklumat itu sendiri. Meski klarifikasi tidak dalam bentuk tertulis.
ADVERTISEMENT
Untuk itu, dia meminta pada semua pihak agar bisa mengakhiri polemik terkait Pasal 2D dalam maklumat tersebut. Sehingga tak ada lagi pihak-pihak yang mempermasalahkannya.
"Kami berharap dengan adanya klarifikasi Polri ini polemik soal maklumat soal FPI itu bisa kita akhiri. Selanjutnya kita bisa sama-sama mengawal penegakan hukum oleh Polri agar senantiasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, Komunitas Pers Indonesia mengeluarkan protes terkait Maklumat Kapolri Jenderal Idham Azis tentang FPI pada Pasal 2D. Mereka menilai maklumat tersebut tidak sejalan dengan semangat demokrasi dan menghormati kebebasan memperoleh informasi.
Kabagpenum Divisi Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan mengatakan, larangan dalam maklumat itu berlaku jika yang menyebarluaskan bertentangan dengan cara berbangsa dan bernegara.
ADVERTISEMENT
“Maksud makna atau penafsiran dari Pasal 2D itu memproduksi dan menyebarluaskan itu poinnya, yaitu yang tidak bertentangan dengan sendi-sendi berbangsa dan bernegara,” kata Ahmad kepada kumparan, Minggu (3/1).