Gerindra Respons Bahlil: Konstitusi Sudah Atur, Tak Ada Istilah Pilpres Diundur

Anggota DPR Fraksi Gerindra Habiburokhman dalam diskusi “Evaluasi Publik dan Isu-isu Nasional Dalam 100 Hari Jokowi-Amin”. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Waketum Gerindra Habiburokhman ikut angkat bicara soal klaim Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang tengah disoroti publik. Bahlil mengeklaim bahwa menurut para pengusaha, diundurnya Pilpres 2024 bisa menjadi langkah yang lebih baik bagi Indonesia.

Habiburokhman mengatakan tak ada salahnya para pengusaha menyatakan pendapat. Namun ia menegaskan perpanjangan masa jabatan presiden jelas menyalahi konstitusi.

"Aspirasi silakan, ini negara demokrasi. Tapi saya enggak ngerti kemungkinannya dari mana. Konstitusi sudah atur, enggak ada istilah diundur," kata Habiburokhman di gedung DPR, Jakarta, Selasa (11/1).

"Pemilu lima tahun sekali dan kita kan taat konstitusi. Ya kan itu ketentuan jelas, kalau diundur jalan konstitusi seperti apa?" imbuhnya.

Pemilu 2024 dapat ditunda apabila dilakukan amandemen UUD 1945. Selama tak ada wacana amandemen, maka penundaan Pemilu 2024 sudah pasti menyalahi konstitusi.

Bahlil Lahadalia usai dilantik sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Rabu (28/4). Foto: Rusman/Biro Pers Sekretariat Presiden

"Kan kita berhak nyatakan pendapat, teman-teman pengusaha berhak berpendapat seperti itu. Tapi kami, apa pun yang dilakukan [harus] sesuai konstitusi," tandasnya.

Wacana masa perpanjangan masa jabatan presiden dengan alasan pandemi COVID-19 sempat hangat pada 2021 di kalangan DPR, MPR, hingga DPD. Namun, Presiden Jokowi telah sudah angkat bicara dan menolak tegas wacana tersebut.

Kendati demikian, Bahlil membeberkan klaim keinginan para pelaku usaha di Indonesia agar Pemilu 2024 diundur. Sebab, situasi dunia usaha mulai kembali bangkit setelah terpuruk akibat pandemi COVID-19 dalam dua tahun terakhir.

"Kalau kita mengecek di dunia usaha, rata-rata mereka memang berpikir adalah bagaimana proses demokrasi ini, dalam konteks peralihan kepemimpinan, kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan dilakukan proses untuk dimundurkan, itu jauh lebih baik," kata Bahlil dalam acara rilis temuan survei Indikator Politik Indonesia yang berlangsung secara daring dikutip Senin (10/1).

"Kenapa? Karena mereka ini baru selesai babak belur dengan persoalan kesehatan. Ini dunia usaha baru naik, baru mau naik tiba-tiba mau ditimpa lagi dengan persoalan politik. Jadi itu hasil diskusi saya sama mereka," tambah dia.