Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2024 © PT Dynamo Media Network
Version 1.89.0
Gerindra soal Amien Rais Dukung Presiden Kembali Dipilih MPR: Tak Gampang
6 Juni 2024 18:43 WIB
·
waktu baca 2 menitADVERTISEMENT
Waketum Gerindra Habiburokhman menanggapi Ketua MPR periode 1999-2004 Amien Rais yang mendukung Presiden kembali ditunjuk MPR tidak melalui pemilu langsung.
ADVERTISEMENT
Dia mengatakan pembahasan amandemen UUD 1945 masih jauh dan tak mudah mengembalikan kewenangan MPR seperti zaman dulu.
"Masih jauh ya, pembahasannya masih jauh ya. Karena kita enggak gampang karena kan pemilu dari memilih dipilih MPR ke DPR itu kan proses yang sangat sangat panjang dan itu peristiwa politik yang amat besar yaitu reformasi 98," kata Habiburokhman di Gedung DPR, Senayan, Kamis (6/6).
Menurutnya, pengembalian kewenangan MPR untuk menunjuk Presiden cukup ekstrem pasca reformasi.
"Apakah kita kembali lagi ke MPR artinya kita extreme to extreme to extreme lagi kan. Apakah ada solusi yang lain, tidak murni seperti 98 ke belakang ya kan. Di zaman orde baru tapi ada semacam jalan tengahnya tapi kita harus perhatikan ini yang paling penting aspirasi publik," tuturnya.
Habiburokhman menuturkan ke depan jika amandemen dibahas MPR, perlu mendengarkan pendapat masyarakat. Menurutnya, harus diperhatikan apakah masyarakat sudah jenuh dengan pemilu langsung atau tidak.
ADVERTISEMENT
"Pendapat masyarakat tuh seperti apa soal pemilihan umum presiden dan wakil presiden ini. Apakah sudah capek dengan gaya pilpres yang melelahkan seperti 3 pemilu terakhir atau memang tetep happy masyarakatnya," ucap dia.
Wakil Ketua Komisi III DPR itu menyebut untuk kalangan politisi sebenarnya sudah lelah dengan sistem pemilu langsung.
"Kalau di tingkat politisi kaya kami nih yang bertempur di pilpres tentu sangat melelahkan model pilpres dipilih langsung oleh rakyat. Tapi kan kami tidak bisa memutus hanya berdasarkan kepentingan dan situasi kami melihat aspirasi publik aspirasi masyarakat seperti apa. Apakah mereka merasa haknya diambil kan tidak bisa juga kita sewenang wenang seperti itu," tutup dia.