Gerindra soal Caleg Terpilih Tak Boleh Mundur untuk Ikut Pilkada: Kami Taat Asas

Sekjen Gerindra Ahmad Muzani usai menghadiri Rapimnas Pira "Pira Berdaya Gerindra Berjaya" di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (25/1/2025). Foto: Alya Zahra/kumparan

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gerindra Ahmad Muzani menanggapi keputusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK) terkait anggota DPR dan DPRD terpilih tidak boleh mundur untuk ikut Pilkada.

“Tanggapannya ya pimpinan partai politik seperti kami tentu saja taat asas,” kata Muzani singkat saat ditemui di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Jumat (21/3).

Dalam putusan terbarunya, MK menyatakan pengunduran diri caleg terpilih dapat dibenarkan sepanjang pengunduran diri dimaksud dilakukan untuk menjalankan tugas negara yang lain seperti diangkat atau ditunjuk untuk menduduki jabatan menteri, duta besar, atau pejabat negara/pejabat publik lainnya.

"Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian. Menyatakan Pasal 426 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ‘mengundurkan diri karena mendapat penugasan dari negara untuk menduduki jabatan yang tidak melalui pemilihan umum’," ujar Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan dikutip dari laman MK, Jumat (21/3).

Menurut MK, pengunduran diri seorang calon legislatif terpilih dapat meniadakan suara pemilih yang telah memilihnya. Dalam sistem pemilu proporsional terbuka, pemilih dapat memilih berdasarkan figur calon yang diusung.

Jika calon yang terpilih mengundurkan diri, suara rakyat menjadi tidak bermakna dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

MK juga menyatakan bahwa pengunduran diri untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat.