Gerindra soal Megawati Usul KPK Dibubarkan: Era Pak Firli Salah Satu Terbaik

Waketum Partai Gerindra, Habiburokhman hadiri acara Puncak Harlah ke-25 PBB di ICE BSD, Tangerang, Minggu (30/7). Dok: Zamachsyari/kumparan. Foto: Zamachsyari/kumparan

Politikus Gerindra, Habiburokhman, merespons usulan pembubaran KPK yang disampaikan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Habiburokhman mengatakan, sah-sah saja jika Megawati ingin KPK dibubarkan.

“Kalau mau mengkritik KPK siapa pun berhak. Tapi kalau saya pribadi melihat KPK saat ini sangat sangat baik posisinya,” kata Habiburokhman saat ditemui di kompleks parlemen, Selasa (22/8).

Meski begitu, Anggota Komisi III DPR ini mengatakan, KPK era Firli Bahuri merupakan salah satu yang terbaik.

“Saya pikir ini salah satu edisi KPK terbaik ya, Pak Firli ini salah satu edisi KPK terbaik,” ucap dia.

Ketua KPK Firli Bahuri (kiri) berbincang dengan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto (kanan) sebelum mengikuti sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Rabu (9/8/2023). Foto: ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Sebelumnya, Megawati meminta Presiden Jokowi untuk membubarkan KPK. Menurutnya lembaga independen ini tak lagi efektif.

“Saya sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, sudah deh bubarin aja KPK itu Pak, jadi menurut saya enggak efektif. Ibu nih kalau ngomong ces pleng,” kata Megawati saat memberikan pidato dalam acara sosialisasi buku teks utama pendidikan pancasila, di The Tribrata, Jakarta Selatan, Senin (21/8).

Ujaran ini merupakan bentuk kekecewaan Megawati melihat kasus-kasus korupsi di Indonesia saat ini.

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri di DPP PDIP, Jakarta, Jumat (9/6/2023). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Habiburokhman pun tidak ingin berprasangka buruk dengan ujaran yang disampaikan Megawati. Menurutnya, ujaran itu memiliki niat yang baik, yaitu ingin ada perbaikan di dalam KPK.

“Karena Bu Mega adalah sosok yang sangat anti korupsi beliau kalau nggak salah di era beliau KPK itu lahir beliau yang menandatangani UU-nya (UU KPK) pertama kali,” tuturnya.

KPK dan Mahkamah Konstitusi dibentuk oleh Megawati Soekarnoputri saat ia menjadi Presiden ke-5, periode 23 Juli 2001 - 20 Oktober 2004 lalu.

Saat itu Megawati menganggap Kejaksaan dan Kepolisian tidak efektif untuk memberantas tindak pidana korupsi sehingga dianggap perlu adanya lembaga khusus untuk melakukannya.