Gerindra: Tak Perlu Mengungkit Perjanjian Batu Tulis, Momentumnya Sudah Lewat

Pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarnoputri, 24 Juli 2019. Foto: Antara Foto/Puspa Perwitasari

Perjanjian Batu Tulis pernah menjadi penyebab renggangnya relasi antara PDIP dan Gerindra di 2014. PDIP dianggap ingkar janji dengan Gerindra karena di Pilpres 2014 mengusung Jokowi sebagai capres, bukan Prabowo Subianto, seperti yang tertera di Perjanjian Batu Tulis.

Perjanjian Batu Tulis tampaknya sudah tak menjadi masalah bagi Gerindra dan PDIP. Apalagi kini relasi kedua partai ini makin dekat setelah Gerindra masuk koalisi di pemerintahan Jokowi.

Sekjen Gerindra Ahmad Muzani pun menyebut Perjanjian Batu Tulis hanyalah bagian dari masa lalu.

"Ya momentumnya sudah lewat, waktunya sudah lewat. Jadi kita tidak ingin mengungkit, mengungkap atau mempermasalahkan masalah itu karena sebagai sebuah momentum itu sudah lewat," kata Muzani di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (27/5).

Muzani mengatakan, yang terpenting saat ini adalah berpikir ke depan agar bangsa ini lebih maju lagi ketimbang melihat persoalan masa lalu yang sudah terjadi. Apalagi, saat ini relasi PDIP dan Gerindra sudah baik.

"Kita sekarang memandang bangsa lebih ke depan, memandang masalah negara dalam pandangan pandangan kita yang lebih maju tanpa perlu sering melihat ke belakang," ujarnya.

Seperti diketahui, perjanjian batu tulis ditandatangani di tahun 2009 dan berlaku untuk agenda kerja sama politik Gerindra-PDIP di Pilpres 2014.

Oleh karena itu, Muzani menjelaskan bahwa perjanjian batu tulis bisa disebut sejarah antara PDIP dan Gerindra.

Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani. Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

"Yang kalau kita anggap tahun 2024 ini, saya kira ya kita mengingat-mengingat saja. Jadi itu sebuah kesepakatan ditandatangani tahun 2009 untuk agenda politik tahun 2014," pungkasnya.

Perjanjian Batu Tulis ditandatangani Prabowo dan Megawati pada 16 Mei 2009. Ada 7 poin kesepakatan dalam perjanjian itu. Berikut isi Perjanjian Batu Tulis:

1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindera) sepakat mencalonkan Megawati Soekarnoputri sebagai calon presiden dan Prabowo Subianto sebagai calon wakil presiden dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2009.

2. Prabowo Subianto sebagai wakil presiden, jika terpilih, mendapat penugasan untuk mengendalikan program dan kebijakan kebangkitan ekonomi Indonesia yang berdasarkan azas berdiri di kaki sendiri, berdaulat di bidang politik, dan kepribadian nasional di bidang kebudayaan dalam kerangka sistem presidensial. Esensi kesepakatan ini akan disampaikan oleh Megawati Soekarnoputri pada saat pengumuman pencalonan calon presiden dan calon wakil presiden serta akan dituangkan lebih lanjut dalam produk hukum yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

3. Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto bersama-sama membentuk kabinet. Berkaitan dengan penugasan pada butir 2 diatas, Prabowo Subianto menentukan nama-nama menteri yang terkait. Menteri-menteri tersebut adalah Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, Menteri keuangan, Menteri BUMN, Menteri ESDM, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Perindustrian, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Hukum dan HAM, dan Menteri Pertahanan.

4. Pemerintah yang terbentuk akan mendukung program kerakyatan PDI Perjuangan dan 8 (delapan) program aksi Partai Gerindera untuk kemakmuran rakyat.

5. Pendanaan pemenangan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009 ditanggung secara bersama-sama dengan presentase 50% dari pihak Megawati Soekarnoputri dan 50% dari pihak Prabowo Subianto.

6. Tim sukses pemenangan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009 dibentuk bersama-sama melibatkan kader-kader PDI Perjuangan dan Partai Gerindera serta unsur-unsur masyarakat.

7. Megawati Soekarnoputri mendukung pencalonan Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada Pemilu Presiden tahun 2014.

****

Saksikan video menarik di bawah ini: