Gerindra Usul Perlunak Syarat Rumah DP Rp 0: Banyak yang Punya Cicilan

Maket Menara Samawa, Hunian DP 0 Rupiah, di Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (12/12). Foto: Ricky Febrian/kumparan

Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta M Taufik mengusulkan untuk memperlunak syarat administrasi kredit Rumah DP Rp 0. Menurutnya, banyak pengajuan warga ditolak akibat memiliki tanggungan multi kredit, seperti cicilan motor yang terbentur penghasilan.

Dengan adanya multi kredit ini, pihak Bank DKI meragukan stabilitas tabungan dan kemampuan warga membayar cicilan Rumah DP Rp 0.

"Kita akan dorong supaya persyaratannya diperlunak sehingga banyak orang yang bisa memenuhi syarat itu. Kalau pun kita sepakat harus yang benar-benar belum punya rumah," kata Taufik saat penyampaian catatan akhir tahun di Wisma Garuda, Jakarta Timur, Minggu (29/12).

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melihat maket hunian DP 0 persen, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (12/12). Foto: Nugroho Sejati/kumparan

"Sebenarnya rata-rata saat dicek BI sudah kredit motor, jadi cicilan rumah tidak cukup, soal penghasilan Rp 4-7 juta, cicilan Rp 2 juta, harusnya mampu. Tapi karena dihitung cover cicilan motor lagi, jadi enggak mampu," sambungnya.

Menurut Taufik, diperlunaknya syarat ini sangat mungkin diterapkan jika ditangani serius. Misalnya, dengan meminta Bank DKI bersurat ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan meminta untuk melonggarkan syarat besaran cicilan maksimal gaji.

"Insyaallah bisa kalau dipikirkan serius, bisa dikurangi syaratnya, diperlunak. Dulu perizinan pendirian tempat ibadah bisa diperlunak, saya yakin ini [juga] bisa," ujar Taufik.

M Taufik di acara diskusi kader Partai Gerindra. Foto: Ulfa Rahayu/kumparan

"Tugas pemerintah adalah membangun sebanyak-banyaknya, 200 ribu [unit] itu dalam lima tahun, Berarti per tahun 50 ribu, yang 200 ribu itu tanggung jawab swasta," lanjutnya.

Sebelumnya, Kepala UPT Rumah DP Rp 0, Dzikran Kurniawan, menegaskan, bukan berarti peminat tidak bisa memiliki Rumah DP Rp 0 sama sekali. Meski belum disetujui, mereka tetap mendapat kesempatan yang sama, dengan satu syarat, menyelesaikan pembayaran tanggungan atau cicilan lain.

"Poinnya gini, kalau masyarakat yang tidak disetujui kreditnya bukan berarti tidak bisa ambil. Dilihat situasinya, dia belum disetujui karena masih punya (cicilan) motor misalnya, misal tahun depan kredit selesai bisa dia. Jadi tidak ada gitu ditolak, dia nasabah kita," kata Dzikran usai groundbreaking Rumah DP Rp 0 'Nuansa Cilangkap', Jakarta Timur, Kamis (12/12).

Dalam hunian DP Rp 0 ini, Gubernur DKI Anies Baswedan menargetkan pembangunan 232.214 unit rumah dalam lima tahun masa pemerintahannya. Dengan pembagian, 14 ribu unit dibangun oleh BUMD, sisanya dibangun oleh kerja sama pemerintah dan mekanisme pasar.

Pendaftar harus belum memiliki rumah sendiri dan tidak pernah menerima subsidi rumah. Pendaftar juga harus memiliki penghasilan Rp 4 juta sampai Rp 7 juta setiap bulannya.