Gibran Minta Sistem Zonasi Dikaji: Mau Diteruskan Atau Kembali ke Sistem Lama?

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berjalan keluar usai menjalani pertemuan dengan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Plataran Hutan Kota, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2024). Foto: Fauzan/ANTARA FOTO

Wapres Gibran Rakabuming Raka memberikan arahan dalam rapat koordinasi evaluasi kebijakan pendidikan untuk tingkat dasar dan menengah di Sheraton Hotel Gandaria, Jakarta Selatan, Senin (11/11).

Gibran menyoroti permasalahan utama dalam pendidikan dasar dan menengah yakni masalah zonasi hingga PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru).

Gibran mengatakan, ketika dirinya masih menjabat Wali Kota Solo, ia menerima banyak keluhan dari guru mengenai masalah zonasi. Termasuk sistem Merdeka Belajar hingga ujian nasional.

"Ini surat ini isinya adalah keluhan-keluhan saya sebagai wali kota yang mengenai, tadi sudah dibahas Pak Menteri, mengenai masalah zonasi, masalah program Merdeka Belajar, masalah pengawas sekolah, masalah ujian nasional. Tapi Pak Menteri yang sekarang beda," kata Gibran.

Mendikdasmen, Abdul Mu'ti di acara Rapat Koordinasi Evaluasi Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah di Sheraton Hotel Gandaria, Jakarta, Senin (11/11/2024). Foto: Luthfi Humam/kumparan

Gibran mengatakan, dirinya sudah berbincang dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti untuk mengevaluasi masalah pendidikan.

Ia menyebut, sebenarnya zonasi adalah sistem yang baik. Namun, melihat kondisi di lapangan dan sering ada kendala, perlu ada evaluasi terhadap kebijakan ini.

"Jadi bapak-ibu, zonasi ini program yang baik. Tapi silakan lagi bapak-ibu selama rakor mungkin bisa mengirim masukan karena jumlah guru kita itu belum merata. Ada provinsi tempat-tempat yang kelebihan guru, ada provinsi tempat-tempat yang kekurangan guru," ucap Gibran.

"Ini nanti tentunya menjadi PR untuk Pak Menteri. Jadi zonasi sekali lagi program yang baik, tapi mungkin belum bisa diterapkan di semua wilayah," tambah dia.

Petugas membantu orang tua murid dan calon peserta didik baru melakukan pengecekan status pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Posko Pelayanan PPDB, Jakarta, Senin (10/6/2024). Foto: Bayu Pratama S/ANTARA FOTO

Gibran menyebut, masalah zonasi ini selalu sama di seluruh daerah. Ia sudah pernah mengajukan komplain tapi tidak mendapat solusi.

"Tapi waktu itu saya sebagai wali kota, ya tentunya kita harus komplain dengan program yang di pusat. Kita ikuti program ini, tapi sekali lagi bapak-ibu, tiap tahun permasalahannya sama. Komplain yang diarahkan ke saya sama terus. Tiap tahun berulang, berulang, berulang. Dan akhirnya saya bersurat, ya tadi tidak ditanggapi," ucap Gibran.

"Jadi intinya bapak-ibu, ini mohon dikaji lagi, apakah akan diteruskan atau akan kembali ke sistem yang lama?" tanya Gibran.

Putra sulung Jokowi ini menyebut, imbas masalah ini berdampak terhadap PPDB. Oleh sebab itu, ia minta masalah zonasi harus segera diatasi.

"Silakan nanti didiskusikan. Jadi jumlah guru yang belum merata dan fasilitas yang belum merata juga. Dan tiap tahun fenomenanya sama. Pasti ada kenaikan perpindahan domisili menjelang PPDB. Ini perlu dikaji lagi," kata Gibran.