Gibran Tak Hadir di UM Surabaya, Pengamat: Keterbatasan Strategi Politik-Gagasan

Cawapres Koalisi Indonesia Maju (KIM) Gibran Rakabuming Raka di Balai Kota Solo, Kamis (23/11/2023). Foto: Dok. Istimewa

Pengamat politik dari Universitas Airlangga (Unair) Airlangga Pribadi Kusman menyoroti ketidakhadiran Gibran Rakabuming Raka dalam undangan Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMS).

Seharusnya, Gibran hadir hari ini (24/11) di UMS dalam acara Dialog Terbuka Muhammadiyah Bersama Calon Pemimpin Bangsa yang dihadiri capres Prabowo Subianto.

"Ketidakhadiran putra Presiden Jokowi sekaligus kandidat wapres dari Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka memperlihatkan keterbatasan strategi politik," ujar Airlangga, Jumat.

Airlangga menilai selama ini pasangan Prabowo-Gibran hanya memakai strategi joget gemoy yang memang viral di kalangan anak muda.

"Seperti kita ketahui bahwa pasangan itu menggunakan strategi kampanye politik gimik seperti joget gemoy yang disebarkan dalam berbagai platform media sosial untuk memikat pemilih," ujar Airlangga.

Dia menyebut strategi kampanye itu sebetulnya memiliki fungsi manipulatif untuk mengalihkan warga terkait berbagai persoalan-persoalan yang dihadapi pasangan tersebut.

"Seperti dugaan pelanggaran HAM, pelanggaran etik berskala berat dalam kandidasi Gibran sebagai cawapres salam proses di Mahkamah Konstitusi kemarin, maupun kekhawatiran mobilisasi aparatur negara seperti perangkat desa demi pemenangan," beber dia.

Dosen politik Universitas Airlangga, Airlangga Pribadi Kusman. Foto: Yuana Fatwalloh/kumparan

Lanjut Airlangga menyebut ketidakhadiran Gibran ini membuktikan kekalahan gagasan, dan ketidaksiapan pasangan tersebut dalam mempertanggungjawabkan gagasan seperti apa yang akan dibawa dalam momen Pilpres 2024.

"Berkaitan dengan hal tersebut, hal yang dapat kita ambil pelajaran adalah bahwa kontestasi Pilpres 2024 membutuhkan politik adu gagasan untuk memastikan jalan masa depan Indonesia tetap berada pada rel pemajuan bangsa dan negara ke depan," ujar dia.

Airlangga mengatakan tingginya dosis politik gimik hanya akan memperdaya publik dan mengelabui kesadaran publik.

"Bahwa pasangan yang menggunakan politik gimik sebetulnya mereka tidak siap mengelola negara dengan gagasan dan praktik bernegara, di mana mereka telah mengalami kekalahan awal politik yaitu kekalahan politik gagasan," ujar dia.

(RB)