Giliran Mensos Risma dan Jajaran Kemensos Ikut Pembekalan PAKU Integritas KPK
·waktu baca 3 menit
PerbesarKPK memperkuat integritas jajaran pejabat di Kementerian Sosial (Kemensos). Hal tersebut dilakukan melalui program Penguatan Antikorupsi Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas) yang digelar hari ini, Selasa (16/11).
Penguatan integritas ini merupakan peningkatan kesadaran dan pengetahuan antikorupsi oleh KPK. Penguatan itu disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron beserta jajaran untuk pejabat Kementerian Sosial RI secara luring di Gedung Merah Putih KPK.
Plt juru bicara KPK Ipi Maryati mengatakan, Menteri Sosial Tri Rismaharini alias Risma, Sekjen Kemensos Harry Hikmat, Inspektur Jenderal Dadang Iskandar, Dirjen Perlindungan Jaminan dan Sosial Pepen Nazarudin, Dirjen Pemberdayaan Sosial Edi Suharto, Dirjen Penanganan Fakir Miskin Asep Sasa Purnama, serta Kabag Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Sosial Hartomo Laras beserta pasangan masing-masing dijadwalkan hadir.
"KPK memandang Kemensos sebagai salah satu kementerian yang memiliki peran penting dan strategis. Sejumlah kajian sistem telah dilakukan KPK termasuk di masa pandemi ini. Salah satunya terkait kajian tata kelola bantuan sosial di tahun 2020," kata Ipi.
Sejauh ini, KPK dan Kemensos juga telah berkolaborasi dalam penanganan keluhan terkait bansos dengan memanfaatkan aplikasi JAGA Bansos yang diinisiasi KPK.
"Sejumlah rekomendasi KPK terkait penyelenggaraan bansos termasuk di dalamnya terkait penataan data telah disampaikan dan ditindaklanjuti Kemensos. Antara lain KPK sempat menyoroti terkait kualitas data penerima bantuan sosial, transparansi data, dan pemutakhiran data," ucap Ipi.
Ipi mengatakan, KPK berharap dengan dilakukannya penguatan antikorupsi kepada jajaran Kemensos RI melalui program PAKU Integritas dapat menjadi benteng dan bekal dalam menjalankan tugas dengan penuh integritas. Demikian juga dengan peran pasangan masing-masing untuk mendukung terciptanya budaya antikorupsi yang dimulai dari keluarga.
PAKU Integritas merupakan salah satu program pendidikan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan antikorupsi khusus bagi para penyelenggara negara di kementerian/lembaga. Program ini meliputi dua kegiatan utama, yaitu Pembekalan Antikorupsi bagi penyelenggara negara beserta pasangannya dan Diklat Pembangunan Integritas bagi para penyelenggara negara.
"Program PAKU Integritas melibatkan total 10 kementerian/lembaga, yaitu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kelautan dan Perikanan, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Keuangan, Perdagangan, Pertanian, Sosial, Kesehatan, Komisi Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum," kata Ipi.
"Kesepuluh kementerian/lembaga ini mewakili lima fokus area KPK pada periode ini, yaitu terkait sektor sumber daya alam, penegakan hukum, tata niaga, politik, dan pelayanan publik," pungkas Ipi.
Kemensos sempat menjadi sorotan ketika KPK mengungkap kasus suap bansos. Juliari Batubara selaku Mensos menjadi salah satu pelakunya dan kini sedang menjalani hukuman.
Dua pejabat Kemensos, Pepen Nazaruddin dan Hartono Laras, sempat turut disinggung dalam sidang bansos itu. Keduanya membantah turut menerima uang terkait bansos. Namun, mereka mengakui pernah menerima sepeda Brompton yang kini sudah disita negara.