GNPF Ulama Sumut Gugat KPU-Bawaslu ke Pengadilan, Minta Pilwalkot Medan Ditunda

Perwakilan GNPF dan organisasi lainnya saat mendaftarkan Gugatan penundaan Pilkada Kota Medan. Foto: Dok. Istimewa

Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama Sumatera Utara (Sumut) menggugat KPU dan Bawaslu Kota Medan ke Pengadilan Negeri Medan pada Selasa (16/9). Mereka meminta Pilwalkot ditunda lantaran Medan masuk zona merah corona.

GNPF Ulama Sumut mengajukan gugatan perwakilan kelompok (class action) bersama Majelis Mujahidin (MM) Kota Medan, Liga Muslim Indonesia (LMI) Sumut, Darul Maslaha, serta 10 warga Kota Medan.

Ketua Pokja Pilkada GNPF-Ulama Sumut, Tumpal Panggabean, mengatakan gugatan tersebut telah dipikirkan sejak awal Maret 2020.

“Penyelenggaraan Pilkada Kota Medan 2020 berisiko tinggi terhadap penyebaran COVID-19. Kota Medan bakal menjadi kuburan massal bagi korban-korban yang dikhawatirkan berjatuhan,’’ ujar Tumpal kepada wartawan, Rabu (16/9).

Perwakilan GNPF dan organisasi lainnya saat mendaftarkan Gugatan penundaan Pilkada Kota Medan. Foto: Dok. Istimewa

Tumpal khawatir bila Pilwalkot Medan dipaksakan, kasus corona akan semakin melonjak tajam. Sebab sejauh ini, kata dia, tidak ada pihak yang menjamin protokol kesehatan bakal diterapkan secara ketat saat Pilkada.

“Siapa yang bisa menggaransi bahwa semua akan bisa melakukan protokoler dengan baik. Contoh kecil, tidak satu pun calon yang mendaftar di Indonesia ini yang melakukan protokoler dengan baik, termasuk Kota Medan, yang ada adalah membawa massa di mana-mana," jelasnya.

Tumpal menyatakan Kota Medan tak layak menggelar Pilwalkot karena berada di zona merah. Sehingga penularan corona bisa kian masif jika Pilwalkot dipaksakan.

Akhyar dan Salman Alfarisi saat mendaftar di KPU Medan. Foto: Rahmat Utomo/kumparan

“Kalau itu sudah zona hijau silakan lakukan Pilkada, kita tidak keberatan, kita tidak menolak Pilkada," ucapnya.

Tumpal juga menegaskan gugatan ini merupakan upaya GNPF Ulama Sumut dalam membantu pemerintah memutus rantai penularan COVID-19. Ia khawatir ketika Pilkada tetap digelar, bakal muncul banyak klaster baru corona.

“Dengan lebih mendahulukan kesehatan dan keselamatan warga Kota Medan dibandingkan menyelenggarakan pilkada di tengah Pandemi COVID-19 yang masih belum terkendalikan,” ucapnya.

Bobby Nasution dan H. Aulia Rachman mengendarai vespa saat akan daftar ke KPU Medan, Jumat (4/9). Foto: Rahmat Utomo/kumparan