Golkar Imun pada Korupsi, Kasus Azis Dinilai Tak Akan Berdampak ke Elektabilitas

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin ditahan usai diperiksa di Gedung Merah Putih KPK. Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Kasus Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin menambah daftar panjang politikus Partai Golkar yang terjerat kasus korupsi. Sebelumnya ada Setya Novanto dan Idrus Marham yang diciduk KPK karena kasus korupsi.

Bagaimana dampaknya terhadap elektabilitas Partai Golkar?

Pakar Politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, berpandangan kasus Azis tak akan berdampak bagi elektabilitas Partai Golkar.

"Saya objektif saja. Saya dulu lama juga berteman dengan teman-teman di Golkar, kita lihat 2014 lalu ketika menjelang Pileg itu Partai Golkar dihajar dengan kasus korupsi Al-Quran Zulkarnaen Djabar. Waktu itu gagap gempita, karena kemungkinan waktu itu partai menjadi partai yang kecil. Tetapi faktanya 2014 lalu partai tetap menjadi partai papan atas," kata Ujang saat dimintai tanggapan, Selasa (28/9).

Ilustrasi Partai Golkar. Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Sementara jelang Pemilu 2019, Setya Novanto ditangkap KPK. Tak berselang lama, Idrus Marham juga ditangkap KPK karena kasus korupsi.

"Tetapi juga tetap menjadikan Golkar [sebagai] partai [yang] mendapatkan jumlah kursi kedua terbanyak di DPR setelah PDIP. Saya melihat kasus 10 tahun belakangan ini, Partai Golkar sudah imun terhadap kasus korupsi. Sudah terbiasa, jadi dihajar kasus Al-Quran, ketum, sekjen disikat, Golkar tetap papan atas," jelasnya.

Atas dasar itu, Ujang berkesimpulan kasus Azis tak akan berdampak besar terhadap elektabilitas Golkar. Namun, untuk citra di mata masyarakat, sedikit banyak pasti berdampak.

Mensos Idrus dan Setya Novanto. Foto: Antara/Wahyu Putro A dan Antara/Rivan Awal Lingga

"Ya itu pandangan orang, bisa jadi tuduhan-tuduhan orang berdampak ke citra, tetapi elektabilitas akan stabil. Karena Golkar itu begini. Pemainnya rata, ibarat kesebelasan Jerman, semua rata. Kalau hilang satu masih banyak yang lain. Hilang Novanto, Idrus, masih ada yang lain, hilang Azis masih ada, karena merata. Itu keunggulan Golkar," terangnya lagi.

Berbeda dengan DPR sebagai lembaga, Ujang menilai kasus Azis lagi-lagi menampar muka DPR di mata publik. Sehingga ia mendorong agar kejadian serupa tak terulang.

"Ini berbahaya semakin menampar wajah dan muka DPR. Ini tentu harus dievaluasi bagi pimpinan DPR. Kejadian-kejadian ini harusnya bisa diantisipasi menjaga integritas, menjaga sumpah jabatan itu. Kejadian Azis ini membuktikan bahwa DPR hari ini masih seperti itulah kira-kira, masih terjadi korupsi di situ," pungkas Ujang.