News
·
9 Juni 2020 13:50

Golkar Ingin Presidential Threshold Tetap 20%, Capres 2024 Bisa 2 Lagi

Konten ini diproduksi oleh kumparan
Golkar Ingin Presidential Threshold Tetap 20%, Capres 2024 Bisa 2 Lagi (47392)
Penyandang disabilitas mental menunjukkan jari kelingkingnya seusai menggunakan hak suaranya di TPS Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1 Cengkareng, Jakarta Barat. Foto: ANTARAFOTO/Nova Wahyudi
DPR akan segera membahas revisi UU Pemilu yang nantinya akan digunakan dalam Pemilu 2024. Salah satu isu yang menarik adalah kembali dibahasnya presidential threshold (PT) atau syarat parpol bisa mengusung capres-cawapres.
ADVERTISEMENT
Beberapa partai meminta agar PT diturunkan yang saat ini syaratnya parpol harus punya 20 persen suara di DPR. Hal itu agar para capres yang bersaing ke depan bisa lebih banyak lagi.
Namun, anggota Komisi II Fraksi Golkar, Zulfikar Arse Sadikin, menyebut ketentuan yang ada saat ini sudah ideal.
"Saya sih kesannya ke sana, sehingga tetap mempertahankan ke sana. Di 20 hingga 25 persen, " kata Zulfikar kepada kumparan, Selasa (9/6).
Golkar Ingin Presidential Threshold Tetap 20%, Capres 2024 Bisa 2 Lagi (47393)
Hasil Rekapitulasi Suara Pemilu 2019. Foto: kumparan
Dengan PT yang tidak berubah, maka kemungkinan capres-cawapres yang akan maju bisa terbagi hanya dua pasangan lagi seperti 2014 dan 2019.
"Capresnya lebih baik (dua) bukan berarti tidak memberikan ruang partisipasi dan demokratisasi," ujarnya.
"Sistem seperti itu keserentakan sekali saja. Putusan MK mengatakan memperkuat PT salah satu keserentakan pemilu," imbuhnya.
ADVERTISEMENT
Dia lantas menjelaskan jika ambang batas diturunkan akan memicu banyaknya kandidat capres. Sehingga, besar kemungkinan terjadinya pilpres dua kali putaran yang tidak mendukung keserentakan pemilu.
"Kalau nanti tidak ada PT pasti akan terjadi dua putaran. Karena kan harus mencapai 50 persen plus 1. Tanpa PT, 9 partai ini diasumsikan punya paslon sendiri-sendiri," jelasnya.
"Nah, kalau punya paslon sendiri-sendiri kan nanti 2 putaran. Kalau dua putaran bisa tidak mencapai maksud keserentakan pemilu itu. Pemilu serentak kan pileg pilpres kan sekali selesai. Tapi kalau nanti 2 putaran enggak akan bisa tercapai," lanjutnya.
Tak habis di situ saja, jika terjadi 2 putaran maka besar kemungkinan terjadi persoalan seperti di tahun 2014 silam. Saat itu, partai pemenang pemilu tak mendapatkan posisi Ketua DPR.
ADVERTISEMENT
"Bisa terjadi silang lagi. Bisa kayak 2004. Bisa kayak kasus Jokowi pertama di 2014. Pemenang pilpres berbeda dengan pemenang pileg. KIH dan KMP. Nah, itu kan sampai Mbak Puan aja gak jadi ketua DPR. Ketua DPR dari Golkar," pungkasnya.
--------------------------
(Simak panduan lengkap corona di Pusat Informasi Corona)
***
Yuk! bantu donasi atasi dampak corona.