Golkar Nilai Tak Ada Urgensi DPR Bentuk Pansus Pagar Laut

Wasekjen Golkar Sarmuji. Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji berpandangan tidak ada urgensi DPR untuk membentuk pansus pagar laut.

“Kalau sampai saat ini ya, kami belum memandang perlu sampai sejauh itu ya,” kata Ketua Fraksi Golkar DPR RI ini saat ditemui usai acara Perayaan Natal AMPI Golkar, Rabu (22/1).

Sarmuji mendorong agar persoalan pagar laut misterius yang membentang sepanjang 30 kilometer di atas laut Tangerang itu dibahas dalam rapat kerja komisi terkait terlebih dahulu.

“Jadi identifikasi persoalan itu bisa melalui komisi terlebih dahulu. Baik di rapat kerja, di KKP maupun di kementerian terkait lainnya,” kata Sarmuji.

Namun, jika kemudian DPR menemukan hal baru untuk ditelusuri lebih lanjut, maka partainya terbuka jika pimpinan setuju untuk membentuk Pansus.

“Baru kalau memang diperlukan, hasil identifikasi masalahnya itu memang betul-betul diperlukan baru kita berpikir ke sana,” katanya.

Untuk saat ini, Golkar memilih untuk memantau perkembangan dalam rapat kerja Komisi DPR dengan para menteri. Terbaru, Komisi II akan memanggil Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia, Nusron Wahid, Kamis (22/1) besok.

Pasukan Komando Pasukan Katak (Kopaska) TNI-AL membongkar pagar laut di kawasan Pantai Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (22/1/2025). Foto: ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal

“Nanti kita tunggu hasil dari pemanggilan komisi-komisi terhadap kementerian terkait,” katanya.

Usulan membentuk pansus pagar laut sempat diutarakan oleh politikus PKS, Riyono, saat rapat paripurna, Selasa (20/1) kemarin.

"Berdasarkan berbagai peraturan keadilan yang telah disebutkan, Fraksi PKS mengusulkan untuk meminta Pimpinan DPR RI untuk membentuk pansus terkait dengan kasus pemagaran laut untuk mendukung upaya tata kelola laut yang bertanggung jawab," kata Riyono di depan Ketua DPR RI Puan Maharani saat Rapat Paripurna DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/1).

Sementara itu, PDIP juga menyuarakan hal yang sama. Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus juga mendesak pimpinan DPR RI untuk membentuk Panitia Khusus untuk menyelidiki kasus pagar laut.

Menurutnya, kasus ini melibatkan banyak kementerian terkait yang membutuhkan kerja pansus lintas komisi dan fraksi.

“Juga kenapa diusulkan ada pansus karena kan ada banyak Kementerian terlibat di sana harusnya, ada KKP, ada kementerian investasi, karena dulu tentu mereka ikut menetapkan untuk PSN, ada menko juga segala macam, jadi ini melibatkan banyak pihak,” kata Deddy saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (22/1).