Golkar-PKS Bertemu Bahas RUU Pemilu, Sepaham Ambang Batas Parlemen 5 Persen
PerbesarDPP Partai Golkar menerima kunjungan pengurus DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin (14/9).
Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu politik, termasuk salah satunya rencana pembahasan RUU Pemilu.
Pertemuan Golkar dan PKS juga menjadi momentum untuk mempererat komunikasi dan kolaborasi kedua partai yang sama-sama koalisi. Keduanya turut membahas upaya memastikan keberhasilan jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan PKS memiliki posisi penting dalam koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia menyebut Presiden Prabowo menghargai keberadaan PKS dalam koalisi.
“PKS memiliki posisioning yang bagus dalam koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran. Dan sejauh yang saya tahu, Presiden Prabowo sangat menghargai eksistensi PKS dalam koalisi,” kata Bahlil.
Presiden PKS Al Muzammil Yusuf mengatakan keputusan PKS berada dalam koalisi pemerintahan merupakan langkah strategis yang didasari kesamaan visi. Ia menyebut keberhasilan pemerintahan Prabowo-Gibran juga menjadi tanggung jawab seluruh partai pendukung koalisi.
“Pernah ada yang menanyakan keberadaan PKS di koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran. Saya jawab, karena Pak Prabowo sangat akomodatif terhadap persoalan umat dan tidak pernah menyudutkan umat. Jadi bagi kami, kesuksesan Presiden Prabowo juga menjadi tanggung jawab seluruh partai pendukung koalisi,” ujar Al Muzammil.
Al Muzammil juga menyambut baik komunikasi yang terjalin antara Golkar dan PKS. Menurutnya, kedekatan personal dan kesamaan pandangan mengenai Indonesia dapat menjadi modal untuk meningkatkan kerja sama kedua partai.
“Kami datang dalam perpolitikan Indonesia dengan harapan bisa meningkatkan komunikasi dan kolaborasi. PKS datang ke Partai Golkar karena kedekatan personal dan kesamaan pandang tentang Indonesia. Saya yakin banyak hal bisa dikerjasamakan dengan Partai Golkar,” ungkap Al Muzammil.
Bahlil kemudian menegaskan komitmen Golkar untuk mendukung keberlanjutan program-program strategis nasional di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurutnya, komunikasi antarpartai koalisi diperlukan agar kerja sama dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Pertemuan semacam ini penting agar kita bisa berkolaborasi untuk saling menghadirkan manfaat. Apalagi kita sebagai partai koalisi yang menginginkan kesuksesan pemerintahan,” tutur Bahlil.
Selain membahas kerja sama politik, Golkar dan PKS juga menyelaraskan pandangan mengenai sejumlah sektor prioritas. Golkar mengajak PKS berkolaborasi dalam menyuarakan pembelaan terhadap kemerdekaan Palestina di kancah internasional.
Kedua partai juga mendorong penguatan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan UMKM. Di sektor energi, Golkar dan PKS sepakat memperkokoh kebijakan nasional demi mewujudkan kemandirian dan kedaulatan energi yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak turut membahas sejumlah poin krusial terkait rencana pembahasan RUU Pemilu. Bahlil mengatakan sistem pemilu yang dibangun harus tetap mencerminkan suara rakyat sekaligus memungkinkan terpilihnya anggota DPR yang berkualitas.
“Kita ingin suatu sistem pemilu yang tetap mencerminkan suara rakyat, tetapi juga memungkinkan hadirnya anggota DPR yang berkualitas,” pungkas Bahlil.
RUU Pemilu Dibahas
Senada, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji mengatakan pembahasan UU Pemilu menjadi salah satu materi yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut.
“Undang-undang Pemilu dibahas beberapa poin krusial. Nanti detailnya akan dibahas lebih lanjut,” ucap Sarmuji kepada wartawan, Selasa (15/9).
Salah satu poin yang dibahas yakni mengenai ambang batas parlemen atau parliamentary threshold. Sarmuji mengatakan Golkar dan PKS memiliki kesepahaman dalam hal itu.
“Misal tentang parliamentary threshold. Kita bersepaham di angka yang moderat saja,” tuturnya.
Saat ditanya lebih lanjut mengenai angka yang dimaksud, Sarmuji menyebut ambang batas parlemen yang mereka usulkan berada di kisaran 5 persen.
“Ya kira-kira 5 persen,” kata dia.
Sarmuji pun mengatakan pertemuan Golkar dan PKS secara umum merupakan agenda silaturahmi. Namun, kedua partai membawa semangat yang sama untuk memberikan kontribusi maksimal dalam koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Secara umum itu pertemuan silaturahmi saja. Banyak hal yang dibahas tetapi satu semangat yang sama yaitu bagaimana bisa berkontribusi maksimal dalam koalisi Pemerintahan Prabowo-Gibran,” pungkasnya.