Golkar Setuju Kampus Urus Tambang: Agar Ilmunya Teruji

Sekjen Golkar, M. Sarmuji di DPP Golkar, Jakarta, Kamis (19/12/2024). Foto: Luthfi Humam/kumparan

Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji menyetujui usulan pemberian izin pengelolaan tambang kepada institusi perguruan tinggi.

Menurutnya, keterlibatan kampus dalam industri tambang dinilai dapat menjadi jembatan antara keilmuan dan praktik nyata.

“Kalau perguruan tinggi itu terlibat dalam pertambangan, ini akan bisa menjadi jembatan antara keilmuan yang dikaji oleh perguruan tinggi dengan apa yang dilakukan. Ini kesempatan untuk menguji ilmunya perguruan tinggi, bagaimana dia mengelola bisnisnya,” kata Sarmuji saat ditemui usai acara Perayaan Natal AMPI Golkar, Rabu (22/1).

Sarmuji tidak ingin perguruan tinggi hanya menjadi menara gading yang seolah terpinggirkan karena fokus pada teori saja tanpa praktik nyata.

Menurutnya dengan mengelola tambang, kampus bisa memberikan dampak nyata dengan memberikan ilmunya secara langsung kepada masyarakat dan lingkungan.

Menurutnya, ini bisa menjadi role model bagi praktik pertambangan yang ideal, baik dari segi penghormatan terhadap lingkungan hidup maupun masyarakat lokal.

“Bagaimana usaha pertambangan yang menghargai lingkungan hidup, bagaimana usaha pertambangan yang menghargai masyarakat lokal. Itu salah satu faedah kenapa perguruan tinggi itu terlibat dalam urusan pertambangan,” tutupnya.

Dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas UU tentang Mineral dan Batu Bara yang kini tengah bergulir, tidak hanya organisasi masyarakat bidang keagamaan saja yang mendapatkan izin pengelolaan tambang.

Dalam pasal terbaru, wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) mineral logam dapat diberikan kepada perguruan tinggi dengan cara prioritas.

Salah satunya persyaratannya yakni akreditasi perguruan tinggi yang boleh mengelola lahan tambang paling rendah terakreditasi B.