Golkar soal Bahlil Harus Perbaiki Disertasi: Dialami Juga di Karya Ilmiah Lain

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyampaikan sambutan dalam Rapat Kerja Nasional Partai Golkar Tahun 2025 di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Sabtu (8/2/2025). Foto: ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

Sekretaris Jenderal Golkar Sarmuji buka suara atas keputusan Universitas Indonesia (UI) yang meminta Ketum Golkar sekaligus Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, untuk memperbaiki disertasinya.

Menurutnya, putusan ini wajar-wajar saja karena seluruh karya ilmiah memiliki kekurangan sehingga memerlukan perbaikan.

“Jadi apa yang diputuskan UI ini ya seperti adat karya ilmiah lain, tidak istimewa sekali menurut saya. Jadi apa yang terjadi di Pak Bahlil sebenarnya terjadi juga di banyak juga di karya ilmiah yang lain,” kata Sarmuji di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (7/3).

Meski begitu, Sarmuji menyoroti adanya politisasi di balik polemik disertasi hingga penangguhan gelar doktor Bahlil. Bahkan, menurutnya, ada pihak yang sengaja melakukan penggiringan opini.

“Memang sejak awal masalah disertasi Pak Bahlil ini sangat sarat dengan dimensi politik. Terjadi penggiringan opini yang luar biasa, seolah-olah kesalahan ada di Pak Bahlil dan kesalahan itu sangat fatal,” tuturnya.

Oleh karena, Sarmuji bersyukut Universitas Indonesia tidak termakan oleh penggiringan opini dan menindak kasus ini secara objektif.

“Jadi Alhamdulillah UI pada akhirnya tetap berbasis pada objektivitas,” tuturnya.

Keputusan Empat Pilar UI terkait dugaan pelanggaran etik di disertasi Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia pada Jumat (7/3/2025). Foto: Asprilla Dwi Adha/ANTARA FOTO

Polemik disertasi Bahlil bermula dari dugaan plagiarisme. Sebab disertasinya berjudul “Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia,” diduga memiliki tingkat kesamaan hingga 95 persen dengan karya mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta berdasarkan hasil pemeriksaan menggunakan aplikasi pemeriksaan plagiarisme.

Selain itu, muncul juga laporan oleh lembaga swadaya masyarakat Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) yang tidak terima nama organisasi mereka dicatut sebagai informan utama dalam disertasi tersebut tanpa pernah diwawancarai langsung oleh Bahlil.

Setelah menerima banyak laporan UI membentuk tim investigasi mandiri untuk menyelidiki dugaan pelanggaran etika akademik dalam disertasi Bahlil.

Hingga akhirnya Empat organ Universitas Indonesia (UI) yang terdiri dari Rektorat, Dewan Guru Besar, Senat Akademik, dan Majelis Wali Amanat meminta agar menteri ESDM, Bahlil Lahadalia meminta maaf atas disertasi gelar doktornya yang bermasalah.

Sementara itu disertasinya tidak dibatalkan, Bahlil hanya diminta untuk merevisi disertasinya.