Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2024 © PT Dynamo Media Network
Version 1.89.0
Golkar soal Duet Ganjar-Prabowo: Pak Airlangga Juga Direstui Jokowi
16 Maret 2023 16:05 WIB
·
waktu baca 2 menitADVERTISEMENT
Ketua DPD Golkar Jawa Barat, Ace Hasan Syadzily, turut berkomentar soal wacana duet pasangan Ganjar-Prabowo di Pilpres 2024. Wacana ini mencuat usai keakraban keduanya 'diapit' Presiden Jokowi saat meninjau panen raya di ladang sawah Ambal, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.
ADVERTISEMENT
Ace mengeklaim bahwa ketum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, juga telah mendapatkan restu dari Jokowi untuk maju Pilpres.
"Kan Pak Airlangga sendiri sudah direstui sama Pak Jokowi. Jadi kalau kita ya fokus ke Pak Airlangga dong," kata dia di Kantor DPP Partai Golkar, Kamis (16/3).
Ace juga menegaskan saat ini Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang dibentuk Golkar dengan PPP dan PAN semakin solid. Bahkan, ia yakin koalisi itu tidak akan bisa dipisahkan.
"Dari sejak awal KIB jelas membuka diri untuk bekerja sama dengan partai yang lain menambah dukungan dari partai-partai yang lain. Karena itu termasuk juga dengan koalisi-koalisi yang lain. KIB sendiri tidak bubar," ucapnya.
Saat ini KIB belum mendeklarasikan siapa calon yang akan diusung dalam Pilpres 2024.
Adapun terkait wacana Ganjar-Prabowo, Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan, skema tersebut punya modal besar untuk menang satu putaran. Ini dilihat dari segi elektabilitas maupun kekuatan kursi parlemen yang dimiliki PDIP dan Gerindra.
ADVERTISEMENT
Meski, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menegaskan Gerindra punya rencana untuk mengusung kader sendiri sebagai capres. Begitu juga PDIP.
"Patut diketahui bahwa hasil Rapimnas Gerindra menjadi patokan kita itu calon presiden dari Gerindra itu kan Pak Prabowo. Dan selama itu hasil Rapimnas enggak ada perubahan, ya tentunya masih begitu," kata Dasco kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (14/3).