Golkar Soal Makan Siang Gratis di RAPBN 2025: Konsistensi Janji Prabowo-Gibran

Ketua DPD Golkar Jabar, Ace Hasan Syadzili, di Kuningan pada Minggu (13/8/2023). Foto: Dok. Istimewa

Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadziliy, angkat bicara mengenai program unggulan pasangan Prabowo-Gibran, yaitu program makan siang gratis yang masuk ke dalam bahasan RAPBN 2025.

Pembahasan program Prabowo-Gibran di RAPBN 2025 ini menuai sorotan. Sebab, KPU belum mengeluarkan hasil resmi penghitungan suara Pilpres 2024. Meski, dalam penghitungan suara sementara, suara Prabowo-Gibran memimpin dengan persentase di atas 50 persen.

Ace menegaskan bahwa hal tersebut adalah bentuk konsistensi pasangannya nomor urut 02 terhadap program yang dijanjikannya.

Capres dan cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menari setelah menyampaikan pidato dalam acara pemantauan hasil hitung cepat atau quick count di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (14/2/2024). Foto: Willy Kurniawan/REUTERS

"Iya, ini kan sebetulnya sebagai bentuk konsistensi janji insyaallah presiden terpilih, Pak Prabowo dan cawapres terpilih Mas Gibran, bahwa program yang telah dimasukkan dalam program unggulan Prabowo-Gibran ini harus diwujudkan di dalam tahun depan," kata Ace saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (27/2).

Ace menuturkan, untuk memastikan program tersebut terlaksana, maka sudah sewajarnya anggaran untuk program makan siang gratis dibahas dalam pembahasan anggaran RAPBN 2025.

"Tetapi yang jelas bahwa seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum kami, Pak Airlangga Hartarto yang juga Menko Perekonomian, ya beliau menyampaikan bahwa program makan gratis ini telah masuk dan akan dibahas dalam APBN tahun 2025," ucapnya.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI itu juga menuturkan soal defisit APBN 2025 yang dipatok 2,45 sampai 2,8 persen. Menurutnya, hal itu mungkin saja, tinggal nanti bagaimana perhitungannya.

"Ya saya kira mungkin ya, tinggal kan nanti akan dihitung, pertama tentu saya kira pendapatan negaranya ya, yang kedua tentu alokasi bagi rancangan kerja pemerintah di sektor-sektor yang lain."

"Tetapi intinya saya kira lazim di dalam negara demokrasi bahwa yang terpilih tentu punya kewenangan untuk merealisasikan apa yang menjadi janji-janji politiknya Ppak Prabowo dan Mas Gibran," pungkas dia.