Golkar soal TNI Bisa Duduki Jabatan Sipil: Semangat Reformasi Jangan Tercederai

Sekjen Golkar, Sarmuji. Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

Sekretaris Jenderal Golkar Muhammad Sarmuji menanggapi revisi Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang mulai berjalan di DPR. Salah satu pasal yang bakal direvisi adalah TNI bisa menjabat jabatan sipil.

Sarmuji mengatakan, Golkar tidak masalah jika TNI bisa menduduki jabatan sipil. Asalkan skema ini dilakukan sesuai aturan.

“Pada umumnya jadi kalau ada orang TNI yang mau masuk ke dinas sipil sebenarnya kita tidak ada problem,” kata Sarmuji saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (7/2).

Sebenarnya dalam aturan UU TNI yang berlaku saat ini, sudah diatur jabatan sipil apa saja yang bisa diduduki oleh aparat TNI tanpa harus pensiun. Berikut daftarnya:

Ilustrasi TNI Foto: Indra_aldyla/Shutterstock

Selain jabatan tersebut, seorang prajurit TNI yang ingin menduduki jabatan sipil harus lebih dulu pensiun atau diberhentikan dari dinas aktif. Sarmuji menegaskan pihaknya mendukung asalkan berlandaskan pada aturan ini.

“Tetapi tentu saja sebagaimana biasanya dan di negara negara demokrasi itu orang militer yang masuk dalam dunia sipil itu harus diatur dan pengaturannya nanti ada di dalam undang-undang ini,” kata Sarmuji.

Terkait isu bahwa porsi jabatan sipil yang bisa diduduki oleh aparat TNI akan ditambah, Ketua Fraksi Golkar itu memastikan DPR mendengarkan aspirasi dari masyarakat terkait polemik dwifungsi TNI ini.

“Tentu kita akan mendengarkan aspirasi dari masyarakat kita juga tidak ingin semangat reformasi tercederai,”katanya.

“Jadi kita akan di satu sisi kita memiliki pandangan bahwa orang orang yang berlatarbelakang militer dibutuhkan juga tenaganya pikirannya tapi di satu sisi lain kita akan menjaga demokrasi kita tetap baik,” pungkas Sarmuji.