Golkar Somasi Said Didu dan Sri Radjasa soal Dugaan Fitnah terhadap Bahlil
PerbesarPartai Golkar melayangkan somasi terbuka kepada eks Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu dan praktisi intelijen Kolonel (Purn) Sri Radjasa Chandra atas dugaan pencemaran nama baik, fitnah, dan penyebaran berita bohong yang dinilai menyerang Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia.
Somasi tersebut disampaikan oleh Pengurus Pusat Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) Partai Golkar pada Selasa (10/11/2026).
Langkah ini dilakukan setelah Bahlil memberikan kuasa kepada Bakumham untuk menindaklanjuti pernyataan dan konten yang dibuat oleh kedua pihak tersebut.
Koordinator Tim Bakumham Partai Golkar, Muhammad Sattu Pali, mengatakan pihaknya telah dipanggil Bahlil untuk membahas sejumlah konten yang dinilai merugikan Ketua Umum Golkar.
“Bahwa kami, Pengurus Pusat Badan Advokasi Hukum dan HAM Partai Golkar, kemarin siang kami ada dipanggil oleh Ketua Umum, Bapak Bahlil Lahadalia, untuk mendiskusikan terkait dengan doorstop atau konten-konten yang dibuat oleh Saudara Muhammad Said Didu dan Saudara Sri Radjasa Chandra,” kata Sattu saat konferensi pers di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026).
Ia mengatakan, setelah pertemuan tersebut, Bakumham diberikan tugas untuk menyampaikan sikap sekaligus menindaklanjuti pernyataan yang dipersoalkan.
Dalam surat somasi bernomor 01/Somasi/DPP-Bakumham/11/2026 tersebut, Golkar menguraikan sejumlah narasi yang dinilai diarahkan kepada Bahlil.
Narasi tersebut di antaranya menyebut ketua umum partai besar terlibat dalam kasus penyadapan Presiden. Selain itu, terdapat narasi yang menyebut ketua umum partai besar ikut dalam rapat bersama para jenderal yang terlibat kasus penyadapan Presiden, tiga jam sebelum para jenderal tersebut ditangkap aparat penegak hukum.
Golkar juga mempersoalkan narasi yang menyebut Ketua Umum Partai Golkar melakukan kriminalisasi untuk mendapatkan jabatan Ketua Umum.
“Narasi-narasi tersebut sengaja diarahkan kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bapak Bahlil Lahadalia,” demikian bunyi surat somasi yang dibacakan tim kuasa hukum Golkar.
Golkar menilai pernyataan-pernyataan tersebut tidak benar dan tidak didukung fakta maupun bukti. Konten yang dipersoalkan di antaranya diunggah melalui kanal YouTube Modelling Forum Keadilan TV dengan judul “Dr. Said Didu: Apakah Tito Karnavian, Luhut Binsar Pandjaitan, Yusril Ihza Mahendra Steril?”
Juru bicara tim kuasa hukum Golkar, Derek Loupatty, menegaskan pihaknya memberikan tenggat waktu selama 3 x 24 jam sejak somasi disampaikan.
“Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini kami menyampaikan somasi terbuka kepada Saudara Muhammad Said Didu dan Sri Radjasa Chandra, termasuk dan tidak terbatas kepada pihak-pihak lainnya yang telah menyebarluaskan informasi dan konten sebagaimana yang telah kami uraikan di atas,” tutur Derek.
“Dalam kurun waktu paling lambat 3 x 24 jam sejak somasi terbuka ini disampaikan, untuk mencabut pernyataan tersebut dan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada klien kami dan seluruh kader, pengurus, simpatisan Partai Golkar melalui media elektronik, cetak, dan media lainnya,” lanjutnya.
Selain itu, Golkar meminta seluruh pihak yang menyebarluaskan konten tersebut untuk menghapus atau melakukan take down dan tidak kembali menyebarkannya.
“Kami meminta kepada pihak, meminta kepada semua pihak untuk menghapus (take down) dan tidak menyebarluaskan konten-konten yang dimaksud di atas guna menghindari tuntutan hukum dari klien kami,” ucap Derek.
Derek juga menerangkan, somasi menjadi langkah awal yang dipilih Golkar sebelum menempuh proses hukum melalui laporan polisi. Padahal, skenario awal tim kuasa hukum adalah langsung membuat laporan ke Bareskrim Polri.
Namun, keputusan tersebut disesuaikan dengan arahan Bahlil selaku pemberi kuasa.
“Skenario awalnya kita langsung LP (laporan polisi). Tetapi sebagai penerima kuasa, kita juga mempertimbangkan masukan dari klien kami yang memberikan kuasa bahwa beliau, klien kami sudah menyampaikan statement pers secara terbuka akan melakukan somasi selama 3 hari. Ya, beliau menunjuk tim hukum Bakumham untuk melakukan somasi,” ungkap Derek.
Ia menegaskan, apabila somasi tidak diindahkan dalam tenggat waktu yang diberikan, tim kuasa hukum akan melanjutkan langkah hukum dengan membuat laporan polisi.
“Makanya skenario itu adalah skenario dengan atas arahan ketua umum sebagai klien kami untuk menyampaikan dulu somasi baru tahapan langkah berikut. Kalau tidak diindahkan akan kami langsung melakukan laporan tindakan sesuai ketentuan yang berlaku,” sambungnya.
Derek menambahkan, apabila laporan polisi dilakukan, Bakumham juga akan menginstruksikan seluruh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, untuk mengawal proses hukum tersebut dengan memberikan dukungan kepada kepolisian sesuai wilayah masing-masing.
Sementara itu, keputusan mengenai langkah hukum selanjutnya, kata Derek, tetap akan dikembalikan kepada Bahlil. Ia menjelaskan, posisi Bahlil sebagai Ketua Umum sekaligus Mandataris Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar menjadi dasar kewenangan tersebut.
“Jadi pada prinsipnya, Partai Golkar dalam mengambil sikap dan keputusan, karena ketua umum ini mandataris partai, dan penyerangan ini pada dua posisi baik pribadinya dan ketum partai, nah kita kembalikan kepada ketum sebagai mandataris munas,” papar dia.
Dalam kesempatan itu, Derek juga menjelaskan alasan somasi dilayangkan secara terbuka melalui media. Menurut dia, pihak Golkar mengaku tidak mengetahui alamat pasti Said Didu dan Sri Radjasa Chandra.
“Karena yang bersangkutan kita tidak mengetahui alamatnya yang pasti di mana, makanya kita menggunakan media sebagai sarana yang telah yang ada untuk menyampaikan somasi ini secara terbuka,” tandas Derek.