Golkar Soroti Anggaran Pendidikan Belum Tepat Sasaran: Bisa Jadi Indonesia Cemas
·waktu baca 2 menit
PerbesarKetua Fraksi Golkar MPR RI, Melchias Markus Mekeng, menyoroti masalah anggaran pendidikan RI. Ia menilai, anggaran pendidikan RI banyak yang belum tepat sasaran.
Ia menyebut, masih ada sekolah tanpa toilet di daerah pemilihannya, Nusa Tenggara Timur (NTT). Masalah ini imbas anggaran yang tidak tepat sasaran.
“Sekolah-sekolah tidak layak, bahkan ada sekolah yang muridnya 500 orang yang saya temui, tidak mempunyai toilet,” ucap Mekeng di acara Sarasehan Fraksi Golkar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Jumat (8/8).
“Saya tanya kepada siswa yang wanita, kalian kalau mau ke toilet bagaimana? Kami lari ke rumah penduduk,” tambah dia.
Menurutnya, hal ini merupakan potret dari pendidikan di Indonesia sekarang. Ia mempertanyakan, ke mana larinya anggaran pendidikan yang sekurang-kurangnya adalah 20 persen dari APBN atau APBD.
Mekeng menemukan, dari anggaran pendidikan nasional sebesar Rp 724 triliun, tak sepenuhnya dipakai untuk menunjang kualitas pendidikan.
“Nah ini bisa dilihat, Kemendikdasmen Rp 33 triliun, Rp 33,5 triliun. Kemendikti Saintek Rp 57,7 triliun. Totalnya Rp 91,2 triliun. Anggaran kedinasan Rp 104,5 triliun. Itu cuma 13 ribu orang. Program strategis, PIP, riset, infrastruktur sekolah, dan lain-lain Rp 100,5 triliun. Masih ada kurang lebih Rp 300 triliun. Saya cari ke mana nih Rp 300 triliun,” ujar Mekeng.
“Rp 300 triliun ternyata dipakai untuk transfer daerah. Transfer daerah itu apa? Transfer daerah itu DAU, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Itu tidak masuk dalam ranah pendidikan,” tambah dia.
Ia juga menyorot soal alokasi dana pendidikan dan dana kedinasan yang menurutnya sangat timpang.
“Anggaran kedinasan untuk 13 ribu orang menggunakan Rp 104 triliun. Apa ini adil? 64 juta orang, hanya dikasih Rp 91,4 triliun. 13 ribu orang, anggaran kedinasan Rp 104 triliun,” ujar Mekeng.
Menurut Mekeng, anggaran untuk pendidikan dan kedinasan pun harus dipisahkan.
“Saya tidak against terhadap kedinasan. Kedinasan silakan saja dilakukan,” ucap Mekeng.
“Tapi tidak mengambil anggaran dari pendidikan ini. Setuju tidak adik-adik semua? Menteri Keuangan harus mengalokasikan anggaran kedinasan dari pendapatan yang lain. Bukan mengambil dari porsi pendidikan,” tambahnya.
Menurutnya, anggaran pendidikan harus dialokasikan dengan porsi yang sesuai. Bila tidak, cita-cita Indonesia Emas 2045 tidak akan terwujud.
“Jadi kalau kita tidak bergerak dari sekarang untuk minta anggaran pendidikan dialokasikan dengan semestinya kita tidak akan bisa mencapai Indonesia Emas. Yang ada adalah Indonesia cemas,” tandasnya.