Golkar Tak Langsung Pecat Ketua DPRD Banjarmasin yang Ditangkap KPK

Badai yang menerpa Partai Golkar seakan tak kunjung reda. Belum selesai masalah korupsi e-KTP yang menimpa ketua umumnya, Setya Novanto, kini giliran salah satu kadernya yang tertangkap KPK. Dia adalah Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Iwan Rusmali.
Wasekjen DPP Partai Golkar TB Ace Hasan mengaku prihatin dengan kondisi yang menerpa Partai Golkar. Sebab kadernya daerah yang terjaring OTT KPK.
"Kami sangat prihatin dengan berbagai kasus OTT yang menjerat kader Partai Golkar di berbagai daerah," ujar Ace dalam keterangannya, Jumat (15/9).
Namun demikian, partainya akan mempelajari setiap kasus hukum yang menjerat kadernya itu. Ia menyebut bahwa Golkar sebagai rumah besar, akan memberikan pendampingan hukum kepada kadernya yang sedang berperkara.
"Kami akan akan pelajari terdahulu kasus-kasus tersebut. Prosedur tetapnya (Protap) setiap kader Partai Golkar yang terjerat kasus hukum akan diberikan pendampingan," ujar dia.
Dia menyebut, Partai Golkar tidak bisa serta merta memberikan sanksi berupa pemecatan sebelum ada bukti yang kuat dan tetap. "Partai Golkar akan memberikan sanksi kepada kader yang sudah memiliki bukti dan berkekuatan hukum tetap," ujar Ace.

Iwan ditangkap bersama anggota DPRD Banjarmasin dari PKB, Andi Efendi; Direktur Utama PDAM Banjarmasin, Muslih; dan juga manajer keuangan PDAM, Trensis. Para pihak yang diamankan karena diduga terkait tindak pidana suap yang terjadi. Suap diduga berasal dari direksi PDAM kepada anggota dewan. Diduga pemberian itu terkait dengan rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas di DPRD.
"Suap diduga dari direksi sebuah BUMD kepada anggota DPRD terkait pembahasan Perda Pengembangan BUMD tersebut di Banjarmasin," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, dalam pesan singkat saat dikonfirmasi.
