Golkar Tolak Usul Tommy Soeharto: Masyarakat Ingin Pemilu Langsung

Ketua Umum Partai Berkarya Tommy Soeharto mengusulkan agar pemilihan presiden dikembalikan melalui MPR. Hal itu untuk menekan maraknya politik uang yang dipicu biaya politik yang mahal.
Menanggapi hal itu, anggota Komisi II DPR Fraksi Golkar Firman Soebagyo mengatakan, ajang pemilihan umum baik itu pilkada, pileg dan pilpres dilaksanakan atas dasar ketentuan yang diatur dalam UU Pemilu. Oleh karena itu, kata dia, ketika UU menyatakan pemilihan langsung, maka amanat dan perintah UU tersebut harus dilaksanakan.
“Karena UU-nya sudah memerintahkan pemilihan langsung, maka kita laksanakan UU. Kalau mau mengubah kita perlu bikin forum kajian. Karena tujuan daripada pemilihan langsung ada memberikan mandat kepada rakyat sebagai pemegang hak suara. Itu esensi filosofinya,” kata Firman di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/5).
Firman melanjutkan, pemilihan presiden melalui MPR juga perlu mengamandemen UUD 1945. Selain itu, juga harus mengubah ketentuan dalam UU Pemilu saat ini.
Menurut Firman, sejauh ini memang DPR telah melakukan kajian terkait kemungkinan kembali kepada UUD 1945. Namun, dari banyak kajian tersebut sebagian besar masyarakat menginginkan pemilihan langsung.
“Nah amandemen ini memang sejak lama kita lakukan diskusi, kita lakukan satu pembahasan melalui forum-forum. Tapi mayoritas dari pada masyarakat itu masih menghendaki agar tetap pemilihan langsung, baik itu pilkada, pileg dan pilpres. Dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat,” tutup Firman.
