Golkar: Wacana Pilkada Tak Langsung Kehendak Elite Politik

ilustrasi Pilkada. Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Penolakan wacana Pilkada tak langsung tak hanya dikemukakan oleh para aktivis dan pakar kepemiluan. Ungkapan penolakan wacana tersebut juga keluar dari Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Golkar, Zulfikar Arse Sadikin.

Menurut Zulfikar, perubahan sistem dalam Pilkada tidak mewakili keinginan rakyat mana pun. Perubahan sistem Pilkada menjadi tak langsung, dinilai Zulfikar, merupakan keinginan elite semata yang menunjukkan ciri-ciri transformasi oligarki.

“Kehendak elite itu. Termasuk perubahan amandemen itu bukan konsumsi publik, tetapi konsumsi elite. Bahkan saya bilang, ini ada transformasi oligarki,” kata Zulfikar usai diskusi di kantor Formappi, Jakarta Timur, Minggu (24/11).

Untuk mencegah kekuasaan elite yang semena-mena, Pilkada di Indonesia, menurut Zulfikar, harus tetap menganut sistem pemilihan langsung. Lewat Pilkada langsung, kedaulatan dipastikan berada di tangan rakyat.

“Mengapa Pilkada langsung? Karena kita meyakini bahwa Pilkada langsung itulah memastikan rakyat berkuasa atas dirinya, karena dengan langsung ini rakyat berdaulat penuh,” kata Zulfikar.

“Dan dengan Pilkada langsung membuat paslon itu tertuntut untuk bertanggung jawab kepada rakyat, merespons terhadap apa yang menjadi kehendak rakyat, dan rakyat bisa ikut menentukan masa depan melalui pemimpin yang mereka pilih,” ujar Zulfikar.

Zulfikar pun menegaskan posisi Partai Golkar yang juga menolak wacana perubahan sistem Pilkada ini. Dia menegaskan, partai berlogo beringin tersebut sejak awal telah berada pada posisi mendukung Pilkada langsung.

Diskusi Formappi soal Pilkada Langsung dan tidak langsung di Formappi, Jakarta timur, Mingfu (24/11). Foto: Darin Atiandina/kumparan

“Saya baca-baca itu Golkar bagaimana? Ternyata Golkar pada saat perubahan UUD (2004) mendukung Pilkada langsung, bisa dicek. Untuk membaca amandemen itu kan bisa lewat tafsir gramatikal, sistematis, lalu tafsir historis,” kata Zulfikar.

“Dari tafsir historis Golkar pada saat perubahan pasal 18, demokratis itu, kepala daerah dipilih demokratis. Dimaknai Golkar adalah dipilih secara langsung, karena ini untuk memperkuat desentralisasi, memperkuat demokratisasi di tingkat lokal,” ujar Zulfikar.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mengatakan pelaksanaan Pilkada langsung sejak 2005 perlu dievaluasi. Menurut Tito, pelaksanaan Pilkada secara langsung yang sudah berjalan ini cukup menelan biaya yang sangat besar.